JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, berharap tidak ada penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 meski ekonomi nasional diprediksi melambat pada tahun 2023.
"Saya mencatat, ada beberapa isu ekonomi sepanjang tahun 2022 yang penting untuk digarisbawahi. Pertama, pertumbuhan ekonomi kita tak cukup kuat menopang pemulihan. Apalagi, kita akan kembali mengalami perlambatan pada tahun depan," ujar Fadli Zon dalam keterangannya, Sabtu, 31 Desember.
Fadli mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional memang mengalami tren pertumbuhan di atas 5 persen sejak kuartal I-2022. Berturut-turut pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 adalah 5 persen (kuartal I-2022), 5,4 persen (kuartal II-2022), dan 5,7 persen (kuartal III-2022).
Terus meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi ini didorong adanya pelonggaran aktivitas masyarakat yang stabil pasca-melandainya kurva pandemi COVID-19. Pelonggaran tersebut telah meningkatkan kembali aktivitas ekonomi domestik.
"Di sisi lain, kita juga diuntungkan oleh kenaikan harga ekspor komoditas. Sayangnya, pertumbuhan yang didorong kinerja ekspor komoditas ini tidak bertahan lama," kata Fadli.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, lanjutnya, harga komoditas juga kembali melemah. Sehingga, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2022 kembali turun, dan menurut perkiraan Bank Dunia hanya akan menghasilkan pertumbuhan tahunan sekitar 5,2 persen saja.
"Itu pun pada tahun 2023 mendatang angka pertumbuhan diprediksi akan terus melemah jadi 4,8 persen. Meskipun positif, namun capaian pertumbuhan 5,2 persen selama setahun ini sebenarnya tak cukup memadai untuk bisa disebut sebagai 'telah terjadi pemulihan'," ungkap Ketua BKSAP DPR itu.
Kedua, tingkat kemiskinan yang belum pulih ke level sebelum pandemi. Ketiga, Indonesia kian terjebak pada middle income trap. Di mana, ekonomi Indonesia diperkirakan akan dipenuhi ketidakpastian, terutama akibat dari kenaikan harga pangan dan BBM terhadap rumah tangga dan bisnis.
BACA JUGA:
"Perekonomian kita tahun depan juga masih dibayangi dengan risiko eksternal di negara maju serta pemulihan ekonomi China yang lebih lemah dari perkiraan," jelasnya.
Hanya saja, Fadli mengingatkan, meskipun secara obyektif kondisi nasional tahun depan masih akan terus dihantui mendung. Namun, kondisi itu tidak sepantasnya dijadikan ‘pretext’ bagi wacana-wacana anti-demokrasi seperti perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan Pemilu.
"Tahun depan, situasi ekonomi memang buruk. Namun, menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden adalah pilihan buruk yang hanya akan memperburuk keadaan," kata Fadli.