Golkar: Sistem Proporsional Terbuka di Pemilu 2024 Masih Relevan, Kalau Tertutup Justru Perkuat Oligarki

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono, menilai sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 masih relevan ketimbang kembali ke proporsional tertutup, sebagaimana diusulkan Ketua KPU Hasyim Asyari. Proporsional tertutup, menurutnya, justru merupakan suatu kemunduran demokrasi dan berpeluang memperkuat oligarki. 

“Dengan mendorong menjadi proporsional tertutup, ini akan memperkuat sistem oligarki di dalam partai, dan justru hanya akan memberikan kekuatan kepada partai untuk menentukan siapa yang mereka inginkan bukan yang masyarakat inginkan,” ujar Dave kepada wartawan, Jumat, 30 Desember. 

“Sementara di Pemilu era demokrasi, ini yang harus diutamakan adalah hak suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan,” sambungnya.

Anggota DPR ini menjelaskan, dalam sistem proporsional tertutup, nantinya penentuan calon anggota legislatif di semua tingkatan akan memberi kewenangan tinggi kepada parpol, bukan individu caleg. Sehingga masyarakat tidak bisa mengawal kinerja caleg terpilih. 

“Sementara proporsional terbuka ini memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen. Ini juga menjadi alat untuk masyarakat menilai ataupun menghukum bilamana ada wakil-wakilnya yang tidak bekerja dengan baik,” jelas Dave.

Oleh karena itu, bagi Dave, sistem proporsional terbuka masih yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sebab memberikan kesempatan yang sama agar dapat terpilih dan juga mewajibkan para anggota legislatif bekerja dan dekat dengan rakyat. 

"Jangan sampai kewajiban ini hilang hanya karena keinginan elite parpol yang ingin mengontrol pergerakan bangsa,” tegas Ketum Kosgoro 57 itu. 

Dave menilai, apabila Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup maka sama saja mengkhianati proses reformasi dan mencabut hak rakyat. 

“Bahkan, mencabut hak-hak yang sudah diberikan kepada rakyat untuk ditentukan oleh sekelompok elite yang akan menjalankan roda pemerintahan tanpa mendengar murni suara, kemauan, dan keinginan rakyat,” pungkas Dave.