Ini 3 Tugas yang Harus Diprioritaskan Pj Gubernur DKI Heru Tahun 2023 Versi Evaluasi PDIP

JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta merangkum tugas yang bakal menjadi prioritas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tahun 2023. Ada tiga masalah yang harus segera diselesaikan Heru terkait penanganan banjir, pelayanan air bersih, dan fasilitas kesehatan.

Dalam penanganan banjir, Heru kini tengah berupaya melanjutkan sejumlah program pengendalian banjir yang sempat terhenti, mulai dari sodetan hingga normalisasi Sungai Ciliwung.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono memandang, seharusnya Heru memulai kembali normalisasi yang selama lima tahun terakhir mandek. Sebab, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan disebut tak kunjung melakukan pembebasan lahan pemukiman di bantaran kali.

Pada kelanjutan pembangunan sodetan Ciliwung, Heru telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengakselarasi proses pembebasan lahan agar gorong-gorong raksasa itu bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat.

Namun, Gembong mendorong seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) DKI terkait untuk mempercepat tugasnya. Sehingga, ditargetkan, pada pertengahan 2023 sodetan sudah tersambung dan bisa mengurangi dampak banjir Jakarta hingga 30 persen.

"Perlu ada dorongan yang kuat Pak Pj dengan menggerakkan seluruh potensi SKPD-nya untuk fokus melakukan eksekusi penyelesaian program sodetan. Mudah-mudahan dalam waktu enam bulan ke depan, tambah tiga bulan (sejak Heru menjabat), bisa kita rasakan manfaatnya," kata Gembong di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu, 28 Desember.

Kemudian pada pelayanan air bersih, Heru harus bisa menjaga kedaulatan air bersih untuk warga Jakarta. Terlebih, mulai 1 Februari 2023, pelayanan air sepenuhnya dijalankan oleh PAM Jaya sebagai BUMD DKI, setelah berakhirnya kontrak kerja sama dengan dua perusahaan swasta atau swastanisasi air.

Lalu, perlu adanya peningkatan cakupan pelayanan air di wilayah yang belum tersambungkan sistem perpipaan. Saat ini, cakupan pelayanan air PAM baru sekitar 65 persen dari seluruh wilayah Ibu Kota.

"Cakupan dari 65,85 persen di tahun 2023 harus ada penambahan. Masak lima tahun enggak nambah persentase jangkauan? Jadi, soal pelayanan, ini menjadi dorongan kami agar Pemprov DKI mampu memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta," ujar Gembong.

Terkait pelayanan kesehatan, Gembong menyoroti fakta bahwa masih ada 15 kelurahan di Jakarta yang belum punya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Rinciannya, 15 kelurahan di Ibu Kota yang belum memiliki puskesmas, yakni Kelurahan Duri Selatan, Jembatan Lima, Karanganyar, Tangki, Gambir, Gunung Sahari Selatan, Cikini, Senen, Glodok, Gondangdia, Kebon Kacang, Kemayoran, Cipedak, Karet Semanggi, dan Kebayoran Lama Selatan.

"Kami punya 267 kelurahan, dari 267 kelurahan itu, ternyata kita sampai dengan hari ini masih ada 15 kelurahan yang belum punya puskesmas," ungkap Gembong.

Padahal, menurut Gembong, puskesmas merupakan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama yang paling mendasar untuk masyarakat. Gembong lantas meminta Heru untuk segera memenuhi penyediaan puskesmas di 15 kelurahan tersebut.

"Ini PR yang harus digenjot, harus dimaksimalkan Pak Pj untuk bisa mengejar pelayanan bidang kesehatan, bisa sampai di tiap kelurahan memiliki puskesmas. Kita tidak mau menengok ke belakang, tapi kita mendorong kepada Pj agar fokus mengejar ketertinggalan dalam konteks mengejar pelayanan kesehatan," imbuhnya.