Banjir Rob Masih Jadi Persoalan di Semarang, Pemkot Catat Perbaikan Drainase Jadi PR untuk 2023

JATENG - Limpahan air laut ke daratan atau banjir rob masih menjadi permasalahan di Semarang. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengakui persoalannya terdapat pada drainase.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu saat diskusi bertajuk "Menagih Janji Semarang Semakin Hebat" di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu 28 Desember.

"Yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) adalah drainase. Ini meliputi crossing, pembangunan jembatan, dan sebagainya," katanya.

Menurut dia, penataan dan pembangunan drainase akan dilanjutkan tahun depan, sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan Pemkot Semarang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Selama tahun 2022, Pemkot Semarang menganggarkan sekitar Rp1,4 triliun untuk infrastruktur, ini masih sedikit. Kami lebih menggali kerja sama CSR seperti peningkatan taman kota dan revitalisasi Kota Lama,” ujarnya.

Selama tahun 2022, Pemkot Semarang menganggarkan sekitar Rp1,4 triliun untuk infrastruktur dan menurutnya ini masih sedikit. Untuk normalisasi Kali Beringin, kemudian Rp300 miliar di Tambaklorok, pembangunan sheet pile, dan sebagainya.

Untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, kata Ita, Pemkot Semarang juga mengajak peran serta pengusaha dan swasta, misalnya untuk peningkatan taman kota dan penataan kawasan Kota Lama.

"Kalau masalah titik keramaian dan pembangunan gedung kolaborasi dengan pemerintah pusat, dan merangkul pihak swasta dalam pembangunan kota. Prinsipnya, kami meneruskan visi misi Hendi-Ita, tinggal disesuaikan karena program pembangunan sudah berjalan," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyoe Winarto mengatakan, semua program pembangunan Kota Semarang harusnya sudah tercapai sesuai target yang direncanakan meski masih ada sejumlah PR yang belum tuntas soal banjir dan rob.

Kalau terkait penganggaran dari APBD Kota Semarang, kata politikus Partai Demokrat itu, hampir semuanya terserap dan menyasar masyarakat.

"Dari kami pada prinsipnya mitra pemerintah Kota Semarang dalam mendukung fungsi pengawasan, penganggaran dan pembuatan perda (peraturan daerah)," ujarnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono yang juga menjadi pembicara menyampaikan, pembangunan jangan hanya difokuskan secara fisik, tetapi juga yang bersifat nonfisik.

"Menurut saya, tidak harus terkait fisik saja. Namun, lebih didorong untuk konsentrasi peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat. Misalnya, masih ada keluhan masyarakat, lamanya mengantre saat akan mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengurus kependudukan," katanya.

Peningkatan dari aspek teknologi informasi dan komunikasi (IT) sangat penting untuk pelayanan masyarakat sehingga waktu yang dibutuhkan lebih cepat dan efisien.

"Kota Semarang jika ingin makin hebat lagi jangan lupa dalam hal peningkatan SDM karena indikator keberhasilan atau kemajuan kota/kabupaten berkaitan dengan indeks pembangunan manusia (IPM)-nya, sekarang Kota Semarang berada di nomor kedua, di bawah Kota Salatiga," tandasnya.