Anggota DPR F-Gerindra Habiburokhman Heran Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, mengaku bingung atas terpilihnya Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim, menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Pasalnya, mantan Dirut PT Pindad (Persero) itu tidak punya latar belakang pendidikan dan profesi hukum. 

"Saya bingung bagaimana penilaiannya, karena beliau tidak berlatar belakang pendidikan dan profesi hukum," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Senin, 26 Desember. 

Anggota komisi hukum itu mengakui rekam jejak gemilang Silmy yang menduduki jabatan-jabatan manajerial. Namun, menurut Habiburokhman, jabatan Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM bukan saja bersifat manajerial, tapi juga ada fungsi penegakan hukum yang sangat kental.

Dia pun mempertanyakan kemampuan Silmy ketika menjabat posisi baru di keimigrasian. 

"Apa beliau bisa maksimal di posisi tersebut?," tanyanya.

Meski begitu, Waketum Gerindra itu menyatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi soal penunjukan Silmy sebagai dirjen imigrasi. Habiburokhman hanya merasa heran sebagai mitra kerja Kemenkumham mendengar kabar tersebut.

"Tapi user langsung Dirjen adalah Menkum HAM, beliau yang paling tahu perlu orang seperti apa. Kita lihat saja nanti bagaimana kinerja Pak Silmy," kata Habiburokhman.

Diketahui, Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Silmy Karim terpilih menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Silmy Karim terpilih menjadi Dirjen Imigrasi setelah menyisihkan para kandidat lainnya lewat seleksi terbuka yang digelar oleh Kemenkum HAM.

Sebelumnya ada tiga kandidat yang masuk tiga besar seleksi calon dirjen Imigrasi. Selain Silmy Karim, kandidat lainnya adalah Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto. dan Purnawirawan TNI AU yang terakhir menjabat Kabalitbang Kementerian Pertahanan Julexi Tambayong.

Nama Silmy Karim pernah ramai di publik saat diusir dari ruang rapat Komisi VII DPR RI. Hal itu bermula dari perdebatan dengan pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi.

Dalam agenda rapat pada Senin, 14 Februari, lalu, Silmy dimintai penjelasan mengenai pabrik baja blast furnace yang mangkrak, impor baja, hingga progres smelter di Kalimantan Selatan. Namun, karena tersinggung dengan pertanyaan tersebut Silmy mengancam walkout dari rapat. 

Pimpinan Komisi VII DPR yang geram pun lantas mengusir Silmy dari rapat DPR.