NasDem Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet Jika Bukan Berdasarkan Manuver Partai Hadapi Pilpres 2024

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai Presiden Joko Widodo sah-sah saja jika melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Menurutnya, hal itu hak prerogatif presiden.

"Kalau Pak Jokowi bicara soal reshuffle, itu hak dia karena beliau memiliki kewenangan, prerogatif untuk melakukan reshuffle, artinya beliau dapat melakukan itu," ujarnya kepada wartawan, Jumat, 23 Desember.

Dia menilai, reshuffle kabinet merupakan bentuk penguatan bagi sistem pemerintahan. Maka wajar saja menteri tak kompeten dicopot dari jabatannya.

Namun, Ali menegaskan ketidaksetujuannya jika reshuffle berlandaskan manuver partai anggota koalisi pemerintahan yang sedang bersiap menghadapi Pilpres 2024.

"Orang yang direshuffle selalu kita pandang bahwa tidak cakap dalam melakukan tugasnya, jadi bagi kita tidak ada hubungannya dengan politik," kata dia.

Saat ini, Ali menyampaikan Partai NasDem berkomitmen penuh mendukung Pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan. Namun apabila isu kocok ulang terealisasi pada menteri NasDem, Ali mengaku partainya akan menerima.

"Bahwa nanti di tengah jalan, menteri-menteri NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu presiden, ya silakan ganti," katanya.

"Bagi NasDem komitmen itu tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun, mendukung Jokowi itu adalah komitmen. Jadi NasDem memegang teguh itu, seperti kesatria, ketika dia berjanji, janjinya bisa dipegang," sambung Ali.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan kembali melakukan reshuffle kabinet. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi hasil survei Charta Politika terkait pandangan masyarakat soal reshuffle.

"Mungkin," kata Jokowi menjawab pertanyaan terkait kemungkinan reshuffle usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Desember.

Namun, Jokowi tak mengungkapkan kapan dirinya akan melakukan kocok ulang Kabinet Indonesia Maju tersebut. "Ya, nanti," ucap dia.