Moeldoko: Hati-hati Politisasi Identitas Agama Jelang Pemilu 2024

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, mewanti-wanti agar masyarakat berhati-hati terhadap politisasi identitas agama jelang Pemilu 2024. 

"Menjadikan agama sebagai alat politik untuk mencari kekuasaan akan menjadikan agama rentan terlibat dalam konflik sosial," ujar Moeldoko dalam keterangannya, Rabu, 21 Desember.

Moeldoko menyerukan soal pentingnya aspek moderasi beragama untuk memperkukuh toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Harapannya, kata dia, agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat karena kohesivitasnya dibangun dalam kesamaan pengertian atas perbedaan-perbedaan yang dimiliki.

"Dalam konteks berkebangsaan, jangan lagi bicara mayoritas dan minoritas. Bangsa ini utuh, dibangun bersama-sama. Karena dengan menghilangkan kategori mayoritas dan minoritas, kesempatan untuk menggalang potensi menjadi kekuatan," jelas Moeldoko. 

"Seperti ketika pandemi COVID-19 kemarin, kita bahu-membahu bersama untuk pulih. Seandainya gotong royong ini terus dilakukan, bangsa ini akan menjadi kuat, tidak lagi harus menunggu common enemy," tambah mantan Panglima TNI itu. 

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan, RPJMN 2020-2024 pemerintahan Presiden Jokowi sangat tegas menyatakan komitmen mendorong implementasi moderasi beragama di Indonesia. Hal itu sekaligus mempertegas pesan pemerintah bahwa agama dapat menjadi solusi jitu atasi krisis global yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia. 

"Indonesia sendiri pada awal November 2022 lalu telah menyelenggarakan Religion Forum of 20 (R20) yang dihadiri sekitar 464 pimpinan agama-agama dari 32 negara sebagai bagian dari agenda G20," ungkap Moeldoko. 

Moeldoko menjelaskan, dalam pertemuan R20 tersebut disepakati setidaknya tiga hal. Pertama, pemimpin agama harus tegas menolak politisasi identitas. Kedua, para pemuka agama diandalkan untuk membimbing umatnya dalam mengatasi krisis. Ketiga, agama harus menjadi solusi bagi perdamaian dunia.

"Jadi mohon, bersama-sama kita bisa terlibat secara langsung untuk membangun negara ini. Membangun negara tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah, tapi butuh peran semua elemen masyarakat," kata Moeldoko.