Moeldoko Ajak Pemuka Agama Kuatkan Moderasi Beragama

DELI SERDANG - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali menyerukan pentingnya aspek moderasi beragama untuk memperkukuh toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan.

Harapannya agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat karena kohesivitasnya dibangun dalam kesamaan pengertian atas perbedaan-perbedaan yang dimiliki.

"Dalam konteks berkebangsaan, jangan lagi bicara mayoritas dan minoritas. Bangsa ini utuh, dibangun bersama-sama. Karena dengan menghilangkan kategori mayoritas dan minoritas, kesempatan untuk menggalang potensi menjadi kekuatan. Seperti ketika pandemi COVID-19 kemarin, kita bahu-membahu bersama untuk pulih. Seandainya gotong royong ini terus dilakukan, bangsa ini akan menjadi kuat (tidak lagi harus menunggu common enemy)," kata Moeldoko.

Hal ini disampaikan dalam Dialog Interaktif Kebangsaan yang bertemakan “Pusaran Kekuasaan Geopolitik Indonesia 2024 serta Strategi Pemerintah dalam Menghadapinya” yang diselenggarakan Forum Bersama Umat Kebangsaan, di Auditorium Institut Kesehatan Deli Husada, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa, 20 Desember.

Perlu diketahui, RPJMN 2020-2024 Pemerintahan Presiden Jokowi sangat tegas menyatakan komitmen mendorong implementasi moderasi beragama di Indonesia.

Pernyataan Moeldoko tersebut juga sekaligus mempertegas pesan pemerintah agama dapat menjadi solusi jitu atasi krisis global yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia.

Indonesia sendiri pada awal November 2022 telah menyelenggarakan Religion Forum of 20 (R20) yang dihadiri sekitar 464 pimpinan agama-agama dari 32 negara sebagai bagian dari agenda G20.

Moeldoko menjelaskan dalam pertemuan R20 tersebut disepakati setidaknya 3 hal: pemimpin agama harus tegas menolak politisasi identitas, para pemuka agama diandalkan untuk membimbing umatnya dalam mengatasi krisis dan agama harus menjadi solusi bagi perdamaian dunia.

"Mohon bisa bersama-sama kita terlibat secara langsung untuk membangun negara ini. Membangun negara tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah, tapi butuh peran semua elemen masyarakat," imbuh Kepala Staf Kepresidenan.

Terutama menjelang Pemilu 2024, Moeldoko mewanti-wanti agar masyarakat berhati-hati terhadap politisasi identitas agama. Pasalnya, menjadikan agama sebagai alat politik untuk mencari kekuasaan akan menjadikan agama rentan terlibat dalam konflik sosial.

Purnawirawan Panglima TNI ini juga menjanjikan pintu Kantor Staf Presiden (KSP) terbuka lebar bagi publik yang ingin berdiskusi dan beraspirasi terkait isu-isu moderasi keagamaan.

Sementara itu, dialog kebangsaan ini dihadiri 1.200 peserta yang terdiri dari mahasiswa mahasiswi Institut Kesehatan Deli Husada dan para pemuka agama dari Sumatera Utara.

"Para pendeta paham tentang jalan menuju surga, tapi sering sekali mereka tidak punya pemahaman tentang kebangsaan dan untuk berkontribusi pada bangsa negara. Maka para pemuka agama memang perlu dinasehati dan diberi arahan. Terima kasih kepada Bapak Moeldoko yang sudah berkenan hadir disini untuk memberi nasehat kepada kami," kata Dewan Pembina Forum Bersama Umat Kebangsaan, Pdt. Perdi Sembiring.