Kasus COVID-19 DKI Melonjak, Hanya karena Data Telat?
Ilustrasi (Pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Terjadi lonjakan kasus baru COVID-19 di DKI Jakarta pada Sabtu, 19 Desember lalu. Pertambahan kasus baru mencapai rekor, yakni 1.899 kasus per hari. 

Namun, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyebut angka itu bukan murni kasus baru yang didapat dalam satu hari. 

Ia bilang, hal ini disebabkan karena keterlambatan pelaporan salah satu laboratorium milik BUMN sepekan terakhir.

"Total penambahan kasus positif sebanyak 1.899 kasus, lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 703 kasus dari 1 laboratorium Rumah Sakit BUMN, 7 hari terakhir yang baru dilaporkan," kata Dwi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 Desember.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Dwi, pihaknya telah melakukan tes PCR sebanyak 15.984 spesimen. 

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 13.582 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.196 positif dan 12.386 negatif. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menjelaskan, lonjakan kasus baru Ibu Kota pada Sabtu, 19 Desember disebabkan oleh keterlambatan pengiriman data hingga terjadi akumulasi data selama beberapa hari.

"Kemudian terkait dengan COVID-19 ada peningkatan itu merupakan akumulasi dari swab test sebelumnya dari rumah sakit BUMN ya. Jadi, memang sering ada keterlambatan pemasukan data," ucap Riza kepada wartawan, Minggu, 20 Desember.

Dengan data akumulasi itulah angka penularan COVID-19 di Jakarta seolah terus meningkat. Terlebih kondisi seperti itu menyebabkan kekhawatiran di masyarakat. "Bukan merupakan hasil dari pada hari kemarin tapi dari hari-hari sebelumnya," kata Riza.



Redaksi VOI juga pernah menganalisa ketika negeri ini mendapat penambahan kasus COVID-19 hingga 8.369 kasus pada Kamis, 3 Desember lalu. Dan data yang terlambat menjadi biang keladi melonjaknya angka itu. Baca artikel "Pendataan yang Buruk untuk Kasus COVID-19 Berdampak pada Kegagalan Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan"

Situasi seperti ini juga terjadi pada update data COVID-19 skala nasional per Kamis, 3 Desember. Saat itu, angka penambahan kasus COVID-19 menyentuh angka 8.369. Papua menjadi salah satu penyumbang kasus COVID-19 terbanyak, yaitu 1.755 kasus.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kasus yang tinggi di Papua bahkan menyalip DKI Jakarta dan Jawa Barat ini bukanlah angka harian kasus melainkan akumulasi sejak dua pekan lalu atau 19 November.

"Papua pada hari ini melaporkan sejumlah 1.755 kasus baru yang mana merupakan akumulasi dari penambahan kasus COVID-19 sejak tanggal 19 November hingga hari ini," kata Wiku.

Ini artinya, jika dibagi per 14 hari maka per harinya, Papua bisa melaporkan kurang lebih 125 kasus COVID-19. Namun, selama dua pekan lalu, Papua justru seringkali tak mencatatkan kasus baru. Atau kalaupun mencatatkan kasus baru, angkanya kerap di bawah 10 kasus.

Menanggapi hal ini, Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyebut penggunaan dalih keterlambatan data menunjukkan pengintegrasian dan koordinasi data belum tercapai dengan baik.

"Alasan semacam ini tidak tepat dan dianggap membuat kepercayaan terhadap data yang disajikan pemerintah kurang dipercayai masyarakat. Kita kan sudah 10 bulan dan dari dulu Indonesia kan enggak pernah melaporkan data secara tepat. Jadi, masalah data ini tidak bisa selalu jadi alasan," kata Dicky kepada VOI.

Alasan keterlambatan input data virus corona ini, kata Dicky membuat pemerintah tampak gagak dalam mengendalikan pandemi. Ujungnya, bisa saja pemerintah nantinya akan mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat dalam penanganan COVID-19.

"Kalau enggak disikapi serius, artinya ada kegagalan dalam menilai situasi dan mengakibatkan kegagalan mengambil langkah solusi kebijakan ini yang sudah cukup lama terjadi dan tidak bisa berlanjut," imbuhnya.