Sebut Pemilu Bisa Dimajukan hingga Desember 2023, Presiden Peru Boluarte: Kita Tidak Bisa Dialog Jika Ada Kekerasan

JAKARTA - Presiden Peru Dina Boluarte menyebut pemilihan umum di negara itu bisa dimajukan ke tahun 2023, namun meminta masyarakat untuk tenang dan tidak melakukan kekerasan.

Protes yang melibatkan ratusan atau ribuan orang telah digelar sejak pekan lalu di kota-kota di pedalaman Peru dan ibu kota Lima, terkadang berubah menjadi kekerasan.

Demonstran, banyak dari mereka pendukung Castillo, selama berhari-hari menuntut Peru mengadakan pemilihan baru, daripada membiarkan Boluarte tetap berkuasa hingga 2026, ketika masa jabatan Castillo akan berakhir. Beberapa pengunjuk rasa juga menyerukan agar Kongres ditutup dan Castillo dibebaskan.

Presiden Boluarte yang Senin lalu menyebut Pemilu dapat dimajukan ke tahun 2024, mengumumkan itu dapat dimajukan hingga Desember 2023, dengan analisis sedang dilakukan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia mengindikasikan permasalahan ini adalah salah satu topik yang dibahas di Dewan Negara, dihadiri oleh Ketua Kongres Jose Williams Zapata dan Kepala Dewan Pemilihan Nasional Jorge Salas Arenas.

"Ini adalah lembaga-lembaga yang memverifikasi jadwal untuk pemilihan awal yang telah saya ajukan tergantung; dalam istilah hukum, jadwal akan cocok untuk April 2024. Namun, membuat penyesuaian ulang kemarin saat berbicara, ini dapat dimajukan ke Desember 2023," jelasnya, seperti dilansir dari Andina 15 Desember.

Lebih jauh Presiden Boluarte mengatakan, mengadakan pemilihan sebelum tanggal tersebut "tidak sesuai secara hukum." Oleh karena itu, Presiden Boluarte mengimbau mereka yang meminta pemilihan dini untuk tetap "dalam batas hukum dan Konstitusi".

Dijelaskan olehnya, jadwal tersebut, untuk memajukan pemilihan umum, tidak bergantung padanya tetapi pada Kongres Republik dan Dewan Pemilihan Nasional.

Berbicara dari istana kepresidenan, Presiden Boluarte pun menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari kekerasan.

"Dari sini, saya menyerukan kepada saudara-saudara, Peru pada umumnya, untuk tetap tenang. Pemerintahan Dina Boluarte ini sejak awal mengatakan akan menjadi pemerintah yang berdialog. Namun kita tidak bisa berdialog jika ada kekerasan. Oleh karena itu, kita harus tenang," serunya.

"Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah tetap tenang. Kami telah menjalani pengalaman itu pada 1980-an dan 1990-an, dan kami tidak ingin kembali ke pengalaman menyakitkan itu, yang menandai kehidupan dan wajah ribuan orang Peru. Sebaliknya, kami menginginkan ketenangan dan kedamaian, dan di dalam ketenangan itu, mari kita mulai berbicara," tandasnya.

Diketahui, Dina Boluarte resmi dilantik sebagai presiden pada 7 Desember, menggantikan Pedro Castillo yang secara konstitusional dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya setelah mencoba membubarkan Kongres.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Peru mengumumkan keadaan darurat nasional pada Hari Rabu yang akan berlaku dalam beberapa jam ke depan, memungkinkan tentara untuk membantu polisi dalam menjaga keselamatan publik setelah seminggu protes berapi-api dan blokade jalan.

Protes dipicu oleh penggulingan Pedro Castillo. Enam orang, kebanyakan remaja, tewas dalam bentrokan dengan polisi, kata pihak berwenang. Semuanya menjadi korban tembakan, menurut kelompok HAM. Para pengunjuk rasa memblokade jalan raya, membakar gedung-gedung dan menyerbu bandara.

"Kami telah sepakat untuk mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri, karena tindakan vandalisme dan kekerasan," kata Menteri Pertahanan Alberto Otárola kepada wartawan seperti melansir Reuters.

"Ini membutuhkan tanggapan yang kuat dari pemerintah," katanya, menambahkan bahwa itu berarti penangguhan kebebasan tertentu, termasuk hak untuk berkumpul, rumah yang tidak dapat diganggu gugat dan kebebasan transit.