Peru Umumkan Keadaan Darurat, Mantan Presiden Castillo Terancam Penahanan 18 Bulan

JAKARTA - Menteri Pertahanan Peru mengumumkan keadaan darurat nasional pada Hari Rabu yang akan berlaku dalam beberapa jam ke depan, memungkinkan tentara untuk membantu polisi dalam menjaga keselamatan publik setelah seminggu protes berapi-api dan blokade jalan.

Protes dipicu oleh penggulingan mantan Presiden Pedro Castillo pada 7 Desember dalam pemungutan suara pemakzulan. Castillo, politisi sayap kiri yang terpilih pada 2021, ditangkap setelah secara ilegal mencoba membubarkan Kongres.

Pergolakan politik telah memicu kemarahan dan terkadang protes keras di seluruh Negara Andean, terutama di daerah pedesaan dan pertambangan yang mendorong mantan petani dan guru itu menjabat pada Juli tahun lalu.

Enam orang, kebanyakan remaja, tewas dalam bentrokan dengan polisi, kata pihak berwenang. Semuanya menjadi korban tembakan, menurut kelompok HAM. Para pengunjuk rasa memblokade jalan raya, membakar gedung-gedung dan menyerbu bandara.

"Kami telah sepakat untuk mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri, karena tindakan vandalisme dan kekerasan," kata Menteri Pertahanan Alberto Otárola kepada wartawan, melansir Reuters 15 Desember.

"Ini membutuhkan tanggapan yang kuat dari pemerintah," katanya, menambahkan bahwa itu berarti penangguhan kebebasan tertentu, termasuk hak untuk berkumpul, rumah yang tidak dapat diganggu gugat dan kebebasan transit.

Terpisah, jaksa pada Hari Rabu mengenakan tahanan praperadilan selama 18 bulan terhadap Castillo, yang telah didakwa dengan pemberontakan dan konspirasi. Mahkamah Agung Peru bertemu untuk mempertimbangkan permintaan tersebut, tetapi kemudian menangguhkan sesi tersebut hingga Kamis.

Sejak penangkapannya, Castillo ditahan di fasilitas kepolisian DIROES di Lima. Dia meminta para pendukung untuk datang ke penjara, dengan mengatakan dia harus dibebaskan setelah periode tujuh hari awal penahanan praperadilan berakhir pada Hari Rabu.

"Saya menunggu Anda semua di fasilitas DIROES untuk bergabung dengan Anda dalam pelukan," kata Castillo dalam pesan tulisan tangan yang diunggah di Twitter, ditandatangani sebagai "Presiden Konstitusional Peru."

Castillo juga meminta Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika untuk menengahi atas namanya, karena puluhan pendukung berkumpul di penjara menuntut dia dibebaskan.

Namun, sumber dari kantor kejaksaan dan analis mengatakan Castillo tidak bisa dibebaskan selama Mahkamah Agung menyelesaikan permintaan jaksa.

Sementara, Pengadilan Peru mengatakan di Twitter, pihaknya akan mengadakan sidang pada hari Jumat atas "permintaan penahanan praperadilan selama 18 bulan terhadap mantan presiden Pedro Castillo dan (mantan Perdana Menteri) Anibal Torres, yang diselidiki atas kejahatan pemberontakan dan lainnya."