Jepang Cabut Larangan Penerbangan Drone Otomatis di Atas Area Permukiman

JAKARTA - Jepang pada Hari Senin mencabut larangan penerbangan drone otomatis di atas daerah pemukiman, untuk memungkinkan pengiriman paket udara dan membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja di negara itu, di tengah populasi yang menua di seluruh negeri, terutama di daerah pedesaan.

Penerbangan drone tanpa pengawasan sebelumnya hanya diperbolehkan di wilayah tak berpenghuni, seperti pegunungan, sungai, dan lahan pertanian dalam apa yang disebut operasi tingkat tiga di bawah sistem klasifikasi empat tingkat.

Operasi drone otomatis tingkat empat di area pemukiman, kemungkinan akan dimulai setelah operator yang ingin menyediakan layanan tersebut menyelesaikan prosedur pemerintah yang diperlukan untuk melakukan penerbangan sekitar bulan Maret.

Sementara, beberapa perusahaan jasa logistik telah memulai pengiriman dengan operasi drone tingkat tiga, penerbangan melalui daerah pemukiman, yang dimungkinkan oleh revisi Undang-Undang Penerbangan Sipil, diharapkan dapat membantu negara mengatasi kekurangan serius pengemudi truk pengiriman, serta kesulitan dalam mengakses toko eceran di daerah pedesaan.

"Kami tidak lagi harus menghindari bepergian ke rumah orang, sehingga efisiensi pengiriman kami akan meningkat," kata seorang pejabat di perusahaan logistik besar Seino Holdings Co., yang telah mengirimkan makanan dan produk sehari-hari lainnya menggunakan drone udara di daerah terpencil Hokkaido. Prefektur Yamanashi dan Fukui, melansir Kyodo News 5 Desember.

Selain memperluas layanan pengiriman komersial, drone dapat membantu mengangkut pasokan darurat ke daerah yang terkena bencana dengan menyediakan obat-obatan untuk rumah sakit, hingga makanan untuk penghuni apartemen bertingkat tinggi.

Untuk memastikan penerbangan yang aman di atas rumah, pemerintah mewajibkan operator penerbangan drone tingkat empat mendapatkan lisensi yang dikeluarkan di bawah sistem yang baru diluncurkan, drone mereka diperiksa dan disetujui oleh pemerintah atau lembaga bersertifikat.

Selain itu, pilot drone harus memperbarui lisensi mereka setiap tiga tahun, dengan mengikuti tes tertulis dan keterampilan. Mereka yang menyelesaikan kursus yang diadakan di lembaga yang ditunjuk negara, akan dibebaskan dari tes keterampilan.

Untuk model drone yang diproduksi secara massal, persetujuan keselamatan diberikan untuk setiap model setelah lolos pemeriksaan pemerintah atas desain produk dan proses manufaktur.

Pemerintah sendiri mewajibkan drone yang digunakan untuk penerbangan level empat menjalani uji terbang setiap tahun.

Jadwal dan kursus penerbangan mereka harus diserahkan kepada pemerintah, dan operator harus membuat pedoman internal tentang cara menghadapi risiko operasional dan melaporkan kecelakaan. Kecelakaan serius akan diselidiki oleh Japan Transport Safety Board.

Dengan layanan pengiriman drone yang masih dalam masa pertumbuhan, masih ada kekhawatiran tentang pengoperasian drone di area pemukiman, termasuk pelanggaran privasi dengan kamera di drone.

Sementara pemerintah mengatakan persetujuan pemilik tanah untuk penerbangan drone di atas properti mereka tidak selalu diperlukan, TrueBizon Ltd. di barat daya Jepang menyediakan layanan untuk menghindari masalah yang melibatkan operator drone udara.

Perusahaan yang berbasis di Fukuoka itu memasangkan operator drone dan pemilik tanah, dengan pemilik tanah menerima pembayaran jika mereka setuju untuk menerbangkan drone di atas tanah mereka dan kompensasi jika terjadi kecelakaan.

"Tanpa persetujuan warga, kemungkinan besar terjadi masalah," sebut Mamoru Masumoto yang mengepalai perusahaan.