KALSEL - Sedikitnya 50 nama anggota TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), serta kepala desa aktif di Kalimantan Selatan (Kalsel) tercatat dalam keanggotaan partai politik (parpol).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotabaru, Zaenal Abidin mengatakan, temuan tersebut berdasarkan hasil verifikasi faktual parpol oleh petugas KPU di lapangan.
"Jumlahnya sekitar 50-an kasus. Setelah diverifikasi faktual, mereka terkejut dan tidak merasa masuk anggota parpol," kata Zaenal di Kalsel, Rabu 30 November, disitat Antara.
KPU Kotabaru telah melakukan verifikasi faktual terhadap 1.773 sampel dari 13.352 orang yang diajukan 23 pengurus parpol di daerah tersebut. Zaenal mengaku tidak mengerti bagaimana caranya anggota TNI, Polri, ASN dan kepala desa yang masih aktif tersebut bisa terdaftar sebagai anggota parpol.
"Karena, pengentrian data atau memasukkan data dilakukan secara manual oleh operator parpol ke dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). KPU hanya sebagai pengguna data tersebut, yang selanjutnya dilakukan verifikasi faktual terhadap kebenarannya," jelas Zaenal.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Perseteruan Ferdy Sambo dengan Kabareskrim di Balik Isu Liar Tambang Ilegal Ismail Bolong
30 November 2022, 10:26 -
| BERITA
Jika Ridwan Kamil Bergabung, Taktik Golkar Hadapi Pilpres 2024 Akan Berubah
30 November 2022, 08:40 -
| BERITA
Harga Telur Naik Jelang Akhir Tahun, Pemprov DKI: Permintaan Tinggi
30 November 2022, 09:51 -
| BERITA
Buruh Tak Terima UMP DKI 2023 Rp4,9 Juta, PAN: Perusahaan Masih Banyak yang Keberatan
30 November 2022, 08:52 -
| BERITA
Dukung KPK di Kasus Hakim Agung MA Gazalba Saleh, KY: Usut Tuntas Korupsi Peradilan
30 November 2022, 08:16
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, partai politik masih diberi waktu untuk memperbaiki hasil verifikasi faktual hingga 7 Desember 2022.
Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotabaru Faturrahman menjelaskan pihaknya berharap parpol dapat memanfaatkan secara maksimal waktu perbaikan tersebut.
"Hendaknya momen perbaikan ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki hasil temuan verifikasi faktual yang dilakukan KPU," ujar Faturrahman.
Terkait
