JAKARTA - Eks Karo Paminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan mengamini keterlibatan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang menerima setoran uang koordinasi tambang ilegal di Kalimantan Timur.
Adapun, penerimaan setoran uang koordinasi itu berdasarkan laporan hasil penyelidikan (LHP) dengan nomor R/ND-137/III/WAS.2.4/2022/Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 yang dilaporkan Hendra Kurniawan ke Ferdy Sambo.
Lalu, LHP dengan nomor R/1253/IV/WAS.2.4/2022/DivPropam tertanggal 7 April 2022 yang dilaporkan Ferdy Sambo ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Yakan sesuai faktanya begitu (Kabareskrim diduga terima suap tambang ilegal, red),” ujar Hendra kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 24 November.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kembali ke Cianjur, Jokowi Temui Korban Gempa Masih Kekurangan Tenda dan Air Bersih
24 November 2022, 10:58 -
| BERITA
Setelah Disuntik Vaksin Booster Kedua di Bogor, Jokowi Langsung Berangkat ke Cianjur
24 November 2022, 10:04 -
| BERITA
KPK Yakin Gugatan Praperadilan AKBP Bambang Kayun Tersangka Gratifikasi Ditolak
24 November 2022, 09:28 -
| BERITA
KPK Berpeluang Terapkan Pasal Pencucian Uang di Kasus Bupati Mamberamo Tengah
24 November 2022, 10:26
Dalam LHP yang dilaporkan Ferdy Sambo ke Kapolri, tertera nama Kabareskrim Polri Komjen Agus yang disebut menerima uang koordinasi Ismail Bolong senilai Rp2 miliar setiap bulannya.
Pemberian uang pun disebut menggunakan mata uang asing atau dolar Amerika. Kemudian, dilakukan secara bertahap pada Oktober hingga Desember.
Bahkan, pada poin H, tertulis Ismail Bolong juga memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit V Dittipidter sebanyak tiga kali, yaitu bulan Oktober, November dan Desember 2021 sebesar Rp3 miliar setiap bulan untuk dibagikan di Dittipidter Bareskrim.
Hendra pun menyebut data-data yang tertuang pada LHP tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukannya. Termasuk hasil pemeriksaan oknum Polri dan Ismail Bolong.
"Betul ya saya (periksa), tanyakan pada pejabat yang berwenang aja ya. Kan ada datanya, nggak fiktif," kata Hendra.
Terkait
