Kementerian PUPR Diminta DPR Bangun Rumah Tahan Gempa di Cianjur

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membangun rumah tahan gempa sesuai standar nasional Indonesia (SNI) di Cianjur, Jawa Barat.

Rumah tersebut akan menjadi contoh bagi daerah-daerah yang rawan gempa untuk menyesuaikan rumah eksisting menjadi rumah tahan gempa. 

Gempa dengan kekuatan 5,6 M mengguncang Cianjur dan menghancurkan ribuan bangunan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa di Cianjur sebenarnya tidak terlalu besar karena termasuk kategori gempa dangkal namun menimbulkan kerusakan signifikan. 

Salah satu penyebabnya adalah struktur bangunan di wilayah terdampak tidak memenuhi standar tahan gempa lantaran dibangun tanpa mengindahkan struktur aman gempa karena menggunakan besi tulangan atau semen standar.

BMKG menjelaskan, beberapa wilayah di Jawa Barat, termasuk Cianjur, termasuk dalam kawasan seismik aktif sehingga menjadikan wilayah-wilayah itu memang rawan dan sering terjadi gempa.

"Melihat kenyataan tersebut dan banyaknya korban jiwa dan materi yang timbul akibat gempa kemarin, kita minta agar Kementerian PUPR menyediakan contoh rumah tahan gempa di Cianjur dan melakukan edukasi atau penyuluhan terhadap masyarakat agar menyesuaikan rumah eksisting menjadi rumah tahan gempa," ujar Suryadi kepada VOI, Selasa, 22 November. 

"Juga menggunakan bantuan uang dari pemerintah untuk membangun rumah tahan gempa sesuai dengan standar SNI 1726-2019," lanjutnya. 

Selain itu, legislator dapil Nusa Tenggara Barat itu (NTB) itu juga mendorong agar begitu tanggap darurat selesai masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PUPR dapat segera membangun Hunian Tetap (Huntap), menggantikan rumah-rumah masyarakat yang rusak berat. 

"Huntap dibangun Kementerian PUPR dengan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dikembangkan oleh Puslitbangkim Kementerian PUPR," kata Suryadi. 

Sebagai informasi, RISHA adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Kementerian PUPR sendiri baru saja menyelesaikan tahap kedua pembangunan bagi korban gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan teknologi RISHA yang mencontoh Huntap di Lumajang, Jawa Timur. 

"Ke depannya, kita perlu mendorong Pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait juga dapat memberikan perhatian terhadap desa-desa rawan bencana," kata politikus PKS itu.  

Menurut data BPS tahun 2021, lanjut Suryadi, dari sekitar 81 ribu desa di Indonesia baru 9.956 desa yang telah dilengkapi perlengkapan keselamatan dan 6.747 desa yang telah dilengkapi rambu-rambu dan jalur evakuasi. 

Bila dilihat dari dua aspek ini, kata dia, hanya sekitar 10 persen desa yang siap menghadapi bencana. Belum lagi dari aspek teknis lainnya seperti bangunan anti gempa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dia menilai, ke depan pemerintah harus membuat program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat desa. 

"Sejauh ini, program tersebut belum terlihat serius, misalkan Kementerian Desa PDTT pada tahun 2022 ini membuat program peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemda dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan target hanya 400 orang, itu pun akhirnya turun menjadi 120 orang saja," ungkap Suryadi. 

Meski begitu, Suryadi mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memastikan negara bakal membantu warga yang mengalami kerusakan rumah dengan sejumlah uang, yaitu rusak berat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta. 

"Nantinya, rumah-rumah yang hendak dibangun haruslah berkonstruksi tahan gempa. Dengan demikian, warga yang menghuni rumah tersebut bakal aman," pungkasnya.