PKB Dorong Pemerintah Tak Ragu Pakai APBN untuk Tangani Dampak Gempa Cianjur
Situasi di RSUD Sayang Cianjur pada Senin 21 November usai gempa M 5,6. (Antara-Raisan Al Farisi)

Bagikan:

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta agar pemerintah tidak ragu menggunakan APBN untuk penanganan dampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Menurutnya, APBD tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi pasca-bencana tersebut.

"Saya yakin dengan banyaknya infrastruktur yang rusak, baik infrastruktur milik warga maupun fasilitas umum, gedung dan lain sebagainya saya yakin APBD tidak akan mampu maka APBN pusat harus ikut intervensi agar masyarakat bisa kembali normal," ujarnya kepada VOI, Selasa, 22 November.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Cianjur dan Bogor itu mengatakan, hingga semalam pukul 20.00 WIB sudah terdata ada sekitar 2.300 rumah warga yang hancur. Dari pantauannya secara langsung di lokasi, dia meyakini data kerusakaan bangunan rumah rusak akan bertambah lebih banyak pada hari ini.

"Kemarin sampai jam 20.00 ada 2.300 lebih rumah, itu belum terdata semua, pasti hari ini akan lebih banyak ya," ungkap Neng Eem.

Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera melakukan pemulihan terkait fasilitas umum dan rumah-rumah yang rusak agar kembali bisa digunakan.

"Kita ke Kementerian PUPR sudah menyampaikan dan meminta agar recovery bencana terkait infrastruktur bisa diperhatikan, dibantu untuk Kabupaten Cianjur ini terutama banyak sekali rumah yang roboh," katanya.

Neng Eem juga mendesak Kementerian PUPR menemukan teknologi konstruksi tahan gempa untuk mengantisipasi hancurnya bangunan akibat guncangan besar. Pasalnya, berkaca pada gempa kemarin hampir semua dari ratusan korban meninggal lantaran tertimpa tanah dan bangunan.

"Kita akan mendorong, saya juga mendesak PUPR menemukan tekhnologi konstruksi yang tahan gempa, terutama untuk bangunan-bangunan, kalau tidak ada minimal meminimalisir," tegas Neng Eem.

Sekretaris Fraksi PKB di MPR itu, mengatakan secara pribadi dirinya sudah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR dan Basarnas untuk segera mengirim bantuan ke lokasi bencana. Saat ini, Neng Eem masih memantau secara langsung bantuan dan perkembangan evakuasi di Cianjur.

"Kalau Kementerian PUPR memang sudah kita minta sewaktu di Jakarta sampai Cianjur juga berkoordinasi, menelepon ke Basarnas untuk diturunkan alat-alat berat. Alhamdulillah kita langsung turun sore, kita sudah ada di lokasi ekskavator sudah turun, cuma alat berat belum," ungkap Neng Eem.

Anggota Komisi yang bermitra dengan Kementerian PUPR, BMKG dan Basarnas itu menuturkan, jalur yang mengarah ke Cianjur sudah bisa dilewati. Hanya saja, masih banyak lalu lalang truk pengangkut material longsor dan bangunan akibat gempa.

"Kemudian pak Menteri juga nyusul malamnya. Alhamdulillah hari ini sudah di buka sudah bisa mengangkut tanah, jalur Puncak, Cipanas ke Cianjur sudah bisa dilewati cuma terganggu dengan truk yang mengangkut sisa longsoran, seperti itu," tuturnya.

Berdasarkan data terakhir yang diterima Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB), jumlah korban meninggal hingga Selasa, 22 November, mencapai 103 orang. Mayoritas warga meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk saat peristiwa terjadi.

Sebanyak 25 orang masih dilaporkan hilang. Pencarian masih terus dilakukan hingga hari ini.

Sementara itu, sebanyak 377 orang luka-luka di Kabupaten Cianjur, 1 orang luka sedang di Kabupaten bandung, 1 orang luka berat dan 9 orang luka ringan di Kabupaten Sukabumi, dan 2 orang luka ringan di Kabupaten Bogor.

"Warga mengungsi bertambah menjadi 7.060 jiwa yang tersebar di beberapa titik. Selain itu, 8 KK mengungsi di Kabupaten Sukabumi dan 4 jiwa mengungsi di Kabupaten Bogor," jelas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

Terkait dengan kerusakan infrastruktur, tercatat sebanyak 3.075 rumah rusak ringan, 33 unit rumah rusak sedang, dan 59 rumah rusak berat.