PALU - Sebanyak 15 juru parkir liar yang tidak memiliki atribut khusus terjaring razia oleh satuan tugas gabungan bentuk Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah.
"Razia guna menertibkan perparkiran di ibu kota Sulawesi Tengah supaya masyarakat nyaman, sekaligus menindak aksi premanisme berkedok juru parkir," ujar kata Kepala Dinas Perhubungan Palu Trisno Yunianto dikutip Antara, Minggu 20 November.
Ia menjelaskan, razaia ini berlangsung hingga Desember 2022, dan dalam sebulan dilakukan empat kali. Satgas gabungan terdiri dari Satpol-PP, Kodim 1306/Kota Palu, Polres Palu, Polisi Militer dan Samapta Polda Sulteng, serta Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab.
Razia dilakukan pada Sabtu 19 November 2022 malam menyasar lokasi-lokasi yang dicurigai maraknya aktivitas parkir liar, diantaranya pantai Talise atau kawasan Teluk Palu dan sejumlah minimarket.
"Mereka yang terjaring razia tidak tercatat sebagai juru parkir sah dari Dinas Perhubungan. Dan sejumlah minimarket mereka gunakan sebagai lahan parkir sebetulnya kawasan bebas parkir, apa yang mereka lakukan bagian dari mengganggu ketertiban umum," ujar Trisno.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kasus COVID-19 Naik, Razia Prokes Masker Digelar Malam Hari di Pamekasan
15 November 2022, 23:46 -
| BERITA
Sering Palak Penumpang, Preman dan Calo Tiket di Kampung Rambutan Ditangkap Petugas Gabungan
15 November 2022, 19:15 -
| BERITA
Ganggu Ketertiban Umum, Satpol PP dan Dishub Tertibkan Parkir Liar di RTH Biao, Praya Tengah
07 November 2022, 14:22 -
| BERITA
Gelandangan Jaksel Dirazia, Pengamen dan Manusia Gerobak Diangkut Petugas
05 November 2022, 00:12
Ia memaparkan, langkah dilakukan Pemkot Palu dan para pihak terlibat guna menertibkan parkir di tepi jalan umum dan menertibkan penarikan retribusi parkir yang tidak masuk ke kas daerah.
"Mereka yang terjaring razia akan kami proses dan diberikan pembinaan," kata dia menambahkan.
Selain melakukan razia, petugas juga melakukan sosialisasi kepada juru parkir, jika melakukan aktivitasnya tanpa dilengkapi atribut yang sah, maka diberikan sanksi tegas dengan ancaman maksimal tiga bulan kurungan penjara.
Mantan Kasat Pol-PP Palu ini mengemukakan, Pemkot Palu secara konsisten bersama satgas gabungan memasifkan giat ini, dan secara regulasi oleh pemerintah setempat sedang melakukan revisi terhadap peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwali) tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan memasukkan sanksi pelanggaran.
"Saat ini masih dilakukan pembinaan, sehingga kami gencar melakukan razia sekaligus sosialisasi kepada juru parkir, bila nanti regulasi ini sudah selesai direvisi dan diterapkan, maka saksi kurungan 3 bulan diterapkan," ucap Trisno.
Ia mengimbau, juru parkir wajib memberikan karcis kepada pengguna parkir supaya. Dinas Perhubungan Palu mencatat jumlah juru parkir di daerah itu kurang lebih 500 juru parkir.
