Bagikan:

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A Paliwang memastikan pemerintah bertindak menangani stabilitas harga udang. Apalagi keadaan global saat ini disebut memberikan dampak besar terhadap penurunan atas harga udang.

"Saya pastikan tetap berpihak kepada masyarakat, apalagi ini (Udang) merupakan salah satu komoditas utama yang dapat diandalkan di Kaltara," kata Zainal, Rabu, 9 November.

Menurutnya, bila dibandingkan dengan daerah lain persebarannya di kisaran 57,56 persen dengan potensi peningkatan devisa eksisting Rp2,2 triliun pada tahun 2018.

"Kita targetkan pada tahun 2023 dapat mencapai Rp6,8 trilin,” katanya.

Gubernur Kaltara juga mengatakan upaya peningkatan lapangan usaha industri pengolahan khususnya jenis udang windu atau black tiger. Potensi ini terlihat dengan luas lahan tambak budidaya saat ini mencapai 77 ribu hektare (ha).

"Dengan produksi mulai dari 7-9 ribu ton. Hal tersebut sejatinya merupakan potensi besar bagi sektor perikanan di Kaltara," tegasnya.

Gubernur meminta Tim Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk Pemprov Kaltara dapat bekerja maksimal agar harga udang dapat segera distabilkan.

"Saya instruksikan agar tim satgas segera melakukan langkah-langkah kongkrit dalam upaya menstabilkan harga udang," kata dia.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Haeru Rahayu mengatakan isu soal harga udang sangat luar biasa secara global.

"Jadi tidak hanya di Kalimantan Utara saja. Di Kaltara cukup unik, kami perlu datang untuk berdiskusi mencari solusi agar stabilitas harga udang bisa kita kembalikan. Kita cari benang merahnya dan solusinya. Saya mengapresiasi gubernur yang telah mengundang kami," ujar dia.

KKP menurutnya sedang mengusung target produksi udang dengan jumlah produksi 2 juta ton.

"Untuk itu kami menaruh perhatian besar terhadap harga udang. Mulai hulu hingga hilir yang mana, udang windu di Kaltara ini menjadi primadona," sambung Haeru Rahayu.

Menurutnya, turunnya harga udang disebabkan kondisi global yang tidak menentu. Karena itu, semua pihak harus saling bersinergi baik dari hulu ke hilir.

"Harus terintegrasi tidak bisa secara parsial. Terkait harga pokok acuannya sudah kita keluarkan melalui tata niaga ada supplier. Kalau bisa kita kerja sama dengan supermarket dan minimarket. Ini mungkin metode yang harus kita kolaborasikan dengan profit sharing. Sehingga efisiensi harga bisa ditambah," pungkasnya.