Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato ilmiahnya usai menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan. Puan berbicara soal Pancasila, Ibu Kota Negara (IKN) hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Mulanya, Puan menjelaskan rumusan susunan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Dia pun menyebutkan lima prinsip dasar falsafah Indonesia, yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahkan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, kata Puan, para pendiri bangsa, telah merancang pengelolaan kekuasaan negara yang demokratis. Di mana terdapat pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui fungsi-fungsi MPR RI, DPR RI, DPD RI, Pemerintah, serta Kekuasaan Kehakiman, dengan tata pengelolaan kekuasaan yang menganut prinsip check and balances,” ujar Puan dalam pidatonya dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 7 November.

Puan juga menyebut kemajemukan budaya Indonesia yang tenteram dan damai dapat menyumbang inspirasi kepada dunia. Menurutnya, perbedaan dan kemajemukan budaya lokal merupakan tamansari budaya dunia.

Puan menegaskan, prioritas pada agenda pembangunan manusia Indonesia diarahkan pada upaya meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang meliputi akhlak, knowledge, skills, expertise, dan etos kerja. Serta kapasitas IPTEK dan inovasi bangsa melalui perbaikan kinerja sektor kesehatan, pendidikan, R&D (penelitian dan pengembangan).

“Hal ini sangat penting karena pemulihan ekonomi dan transformasi struktural ekonomi hanya akan berhasil jika didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta kapasitas IPTEK dan inovasi yang mumpuni,” tegas Puan.

Puan lantas menyinggung soal pembangunan ibu kota negara baru Indonesia, yakni Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai agenda strategis Indonesia ke depan. Ia berharap, IKN Nusantara dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia.

“Dengan penajaman dan penguatan agenda tersebut diharapkan akan memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, mempercepat transformasi ekonomi, dan memperbaiki struktur tatanan ekonomi yan lebih berkeadilan dan mensejahterakan rakyat,” katanya.

Puan berbicara soal kemajuan dan tantangan pada tataran global. Menurutnya, masyarakat dunia harus memiliki kesadaran, kemauan, dan komitmen untuk memperbaiki tatanan globalisme saat ini untuk menciptakan dunia yang lebih humanis, tenteram, damai dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Puan pun berbicara soal penetapan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terkait agenda bersama Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara global dengan berprinsip bahwa tidak ada satupun tertinggal atau ‘no one left behind’.

“Diperlukan adanya Harapan Baru (New Hope) dalam mengelola tata dunia yang lebih humanis, ramah, tenteram dan sejahtera bagi semua orang,” kata Puan.

Puan mengatakan, masyarakat dunia perlu mengubah paradigma winner takes all dan zero sum menjadi win-win dalam hubungan antar negara. Bagi Indonesia, kata dia, agenda bersama untuk membangun kemajuan bersama, toleransi, dan keadilan selaras dengan Ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila atau disarikan menjadi Gotong Royong.

“Gotong Royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua untuk kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. One For All, All For One,” pungkasnya.