JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menilai belum ada hasil yang signifikan dari kinerja Heru Budi Hartono selama satu pekan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Paling tidak, gerakan Heru selama satu pekan awal ini yang paling menonjol membuka kembali layanan meja pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta.
"Tentang Pak Heru ini baru seminggu, belum ada gerakan yang signifikan. Jadi, belum bisa saya bilang apa-apa kecuali soal pengaduan yang diadakan lagi di Balai Kota," kata Taufik Zoelkifli saat dihubungi, Selasa, 25 Oktober.
Meski kebijakan itu cukup menonjol, namun, menurut Taufik Zoelkifli, bukan berarti hal itu lebih baik dari kebijakan Gubernur DKI sebelumnya, yakni Anies Baswedan yang menjalankan program pengaduan lewat aplikasi JAKI.
Taufik memandang, penggunaan JAKI bisa membuat masyarakat melek teknologi. Waktu dan tenaga juga tidak terbuang karena masyarakat tak harus datang ke Balai Kota demi melaporkan masalahnya.
"Sebenarnya sudah benar yang lalu pakai JAKI. Kita kan harus buat masyarakat makin paham atas teknologi, enggak gaptek terus. Seperti dulu saat pandemi kan kita enggak ngerti Zoom, sekarang Zoom dipakai. Sekarang hidup itu makin mudah loh, bukan makin dipersulit," ungkapnya.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, Heru Budi Hartono mulai menjabat sejak Senin, 17 Oktober 2022. Pada hari pertama kerja, Heru langsung berwacana untuk membuka kembali meja pengaduan yang sempat dijalankan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Layanan ini kembali dijalankan pada hari kedua Heru bekerja.
Selain itu, selama sepekan terakhir, agenda kerja Heru adalah meninjau sejumlah lokasi pembangunan yang masuk dalam program penanganan banjir Jakarta. Kemudian, Heru juga melakukan pertemuan dengan jajaran Polda Metro Jaya untuk membahas pengurangan kemacetan.
Dua masalah klasik Jakarta ini memang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Saat memilih Heru sebagai Pj Gubernur DKI, Jokowi menekankan agar Heru memprioritaskan penanganan banjir dan kemacetan.