JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pendisiplinan dilakukan terhadap kader yang bergabung di Dewan Kolonel.
Langkah ini dilakukan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah meminta jangan ada yang tergesa-gesa mendukung nama tertentu di Pilpres 2024.
"Dewan Kolonel tidak dikenal di AD/ART partai. Partai menegaskan disiplin dan semua terkait capres, cawapres arahan Ibu Ketua Umum jelas. Semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner," kata Hasto kepada wartawan di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu, 23 Oktober.
Sebagai informasi, Dewan Kolonel ini dibentuk oleh anggota Fraksi PDIP di DPR RI. Tim ini bertujuan untuk mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
Kembali ke Hasto, dia mengingatkan semua kader PDIP tak boleh grasah-grusuh. Pengumuman calon yang akan diusung akan disampaikan langsung oleh Megawati.
"Jangan grasah-grusuh. Sabar, dan pasti pada waktu yang tepat, momentemu yang sesuai suasana kebatinan rakyat, Ibu Megawati akan mengumumkan capres dan cawapres," tegasnya.
Tak hanya Dewan Kolonel, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo juga akan didisiplinkan. Penyebabnya, dia telah menyatakan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024.
"Jadi semua tegak lurus displin, tidak hanya Dewan Kolonel. Pak FX Rudy dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres, itu kewenangan dari ketum, sebagai partai akan menegakkan disiplin partai, kepada semua pihak tanpa terkecuali," ungkap Hasto.
Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membenarkan pimpinan partai memberikan teguran keras kepada Dewan Kolonel. Surat teguran tersebut ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Benar. Kalau sekjen sampaikan kan berarti benar. Itu sejak 5 Oktober," ujar Komarudin kepada wartawan, Jumat, 21 Oktober.
Komarudin mengungkapkan, tidak semua kader PDIP di Dewan Kolonel yang diberikan teguran keras. Sebab, kata dia, tidak semua yang namanya tercantum dalam forum tersebut melanggar AD/ART partai.
BACA JUGA:
"Ya, tidak semua nama yang dicantumkan itu, tidak semua diberi teguran. Karena kan tingkat keterlibatan berbeda-beda. Teguran keras yang keluar itu pun lewat tahapan, karena ada anggota yang sudah diberi teguran sebelumnya. Itu sudah tahapan yang kesekian, makanya masuk dalam tahapan teguran keras," ungkapnya.
"Kalau teman-teman yang tidak mengerti masalah hanya ditaruh nama, ya enggak usah ditegur. Yang ditegur itu yang sudah bicara dipublikasikan di media, itu yang kita beri teguran," sambungnya.
Terkait
