Sudah Diingatkan DPP PDIP, Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani Capres 2024 Tetap Tidak Bubar

JAKARTA - Dewan Kolonel merupakan perkumpulan anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang mendukung Ketua DPR Puan Maharani sebagai Capres 2024. DPP PDIP sempat mengingatkan kepada para kadernya agar disiplin terkait pencapresan.

Anggota DPR Fraksi PDIP, Junimart Girsang, mengatakan Dewan Kolonel sudah memiliki posko atau basecamp. Sejauh ini, salah satu anggota Dewan Kolonel itu menyebut loyalis Puan Maharani tersebut tidak akan bubar.

"Sampai sekarang kita masih komunikasi, bahkan kita punya kantor untuk itu. Di seputar Senayan sini, kita punya kantor untuk Dewan Kolonel. Basecamp kita ada. Kita punya posko namanya," ujar Junimart kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 September.

Junimart menjelaskan, posko Dewan Kolonel disediakan agar para anggota tim tersebut sudah siap apabila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan bakal mengusung Puan sebagai capres 2024. Meski begitu, Junimart menegaskan tim ini akan tegak lurus dengan keputusan Megawati terkait pencapresan.

"Untuk membicarakan tentang bagaimana ketika, misalnya, Ibu Ketua Umum akan menetapkan capresnya Ibu Puan Maharani, tentu kita sudah bergerak dan sudah siap. Tetap kita kan menunggu keputusan dari Ibu Mega," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini memastikan, Dewan Kolonel ini tidak akan "bubar jalan" meski bukan Puan yang akan diusung PDIP sebagai capres. Menurutnya, Dewan Kolonel akan selalu ada untuk menjalankan tugas kepartaian sesuai keputusan Megawati.

"Nggak (bubar) dong. Tetap Dewan Kolonel kami. Kan kami kan orang-orang politik. Misalnya, posko itu nanti kita buat menjadi posko siapa yang diputuskan oleh Ibu (Megawati)," kata Junimart.

Junimart mengatakan, tim ini dipastikan tak menerima teguran dari DPP PDIP. Sebab kata dia, 'Dewan Kolonel' tak mendahului keputusan Megawati soal deklarasi pencapresan.

"Apakah kami pernah deklarasi? Kan tidak juga, kecuali kan deklarasi. Kan kita tidak pernah bilang, 'Calon presiden kita Ibu Puan Maharani'. Itu menjadi hak mutlak Ibu Ketua Umum untuk mengumumkan nantinya," jelas Junimart.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan para kader partai untuk berdisiplin terkait capres dan cawapres. Hal ini disampaikannya menanggapi kemunculan Dewan Kolonel yang dibentuk anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani.

Hasto mengingatkan masalah capres dan cawapres tersebut bisa berujung pada dinamika. Sehingga, semua diminta hati-hati dalam bersikap.

"Seluruh kader agar berdisiplin apalagi terkait dengan capres dan cawapres itu dinamikanya kan sangat kuat," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 21 September.

Sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sambung Hasto, para kader harus berpolitik dengan melihat konteks. Selain itu, partai berlambang banteng itu kini tengah fokus turun membantu rakyat.

Lagipula, Dewan Kolonel itu dianggap tidak berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP. Karenanya, tim tersebut tidak ada.

"Diingatkan oleh ibu ketua umum, bahwa berpolitik itu harus melihat konteks. Konteks yang saya ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemik kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM," tegasnya.

Hasto mengaku telah menegur Fraksi DPP PDIP di DPR. Dia menegaskan kader partai di parlemen harus fokus pada fungsi legislasi.

"Sikap partai sangat jelas dan kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut (Ketua Fraksi PDIP di DPR RI Utut Adianto) bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tugas utamanya kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan," ujarnya.

"Tidak ada namanya Dewan Kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART," pungkasnya.