JAKARTA - Banjir masih kerap merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Kritikan datang dari berbagai pihak terkait penanggulangan banjir yang kurang optimal selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengingatkan semua pihak banjir memang terus menjadi masalah sejak lama, bukan hanya selama kepemimpinan Anies lima tahun belakangan.
"Banjir ini kan bukan masalah lima tahun (belakangan) ini, bukan lima tahun yang lalu. Dari sebelum-sebelumnya sudah banjir," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 13 Oktober.
Riza mengakui, salah satu program pengendalian banjir yang telah direncanakan, yakni normalisasi sungai memang belum bisa dilaksanakan selama Anies menjabat.
Dalam proyek normalisasi, Pemprov DKI bertugas untuk melakukan pembebasan lahan permukiman warga di bantaran sungai, sementara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR melakukan konstruksi pengerjaan normalisasi.
BACA JUGA:
Pemprov DKI memang telah menganggarkan biaya pembebasan tanah. Tapi masalahnya, sampai saat ini proses pembebasan lahan belum kunjung diselesaikan karena banyak masalah terkait kepemilikan tanah pada warga, mulai dari sengketa hingga mafia tanah.
"Kita terus membelanjakan penyediaan lahan untuk normalisasi kita lakukan setiap tahun. Setelah satu hamparan selesai, baru nanti dilakukan normalisasi. PUPR tidak bisa (mengerjakan normalisasi) sepotong-sepotong," urai Riza.
"Banyak (lahan) yang siap dibeli. Tapi setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik dan sebagainya. Kita hati-hati," lanjut dia.