Komisi X DPR Minta Pemerintah Perjelas Kontrak dan Perjanjian FIFA yang Ingin Dirikan Kantor di Indonesia

JAKARTA - Komisi X DPR RI menyambut baik rencana Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk mendirikan kantor di Indonesia setelah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. FIFA menyatakan ingin terlibat dalam transformasi sepak bola tanah air.

"Saya mengapresiasi niat FIFA untuk mempererat koordinasi dengan pemerintah Indonesia dengan berkantor di Indonesia," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 12 Oktober. 

Namun, pimpinan komisi yang membidangi keolahragaan itu meminta agar pemerintah memperjelas soal kontrak izin tinggal dan perjanjian lainnya bersama FIFA.

Mulai dari berapa lama FIFA berada di Indonesia dan seberapa jauh kebijakan FIFA dapat mempenetrasi kebijakan sepak bola Indonesia.

Perjanjian kontrak dengan FIFA tersebut, kata Hetifah, bertujuan untuk memperjelas batasan yang dapat dilakukan FIFA terhadap sepak bola Indonesia.

"Karena perlu digarisbawahi, walaupun PSSI berada di bawah FIFA, pemerintah Indonesia masih memiliki otoritas dan hak penuh terhadap seluruh olahraga yang ada di Indonesia," katanya.

Legislator Golkar Dapil Kalimantan Timur itu mengingatkan agar jangan sampai kebijakan FIFA untuk membangun kantornya di Indonesia justru bertentangan dengan pemerintah. Sebab menurutnya, hal tersebut bisa berpotensi membuat ricuh suasana.

“Jadi perlu ada kejelasan dari awal," tegas Hetifah. 

Dikutip dari laman resmi Presiden RI, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. 

Hal tersebut merupakan salah satu poin dalam surat dari FIFA yang diterima oleh Presiden Joko Widodo sebagai tindak lanjut pembicaraan per telepon Presiden Jokowi dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada 3 Oktober, lalu.

“FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Oktober.

Selain itu, dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober 2022 lalu.

“Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA,” imbuh Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Kepala Negara memaparkan bahwa akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan pemerintah Indonesia untuk:

1 membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia;

2 memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional;

3 melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan suporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama;

4 mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada; serta

5 menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya.

Di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, juga akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. “Nanti, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah,” tandasnya.