Komisi X DPR Minta Pemerintah Tak Berlebihan Urusi Piala Dunia U-20
Perwakilan FIFA dari Team Project Venue Management, Christian Schmolzer, saat menginspeksi Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. (Foto via Antara/Genta Tenri Mawangi)

Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti, meminta pemerintah tak hanya fokus memikirkan masalah Piala Dunia U-20 yang saat ini berpolemik. Sebab, menurutnya, masih ada banyak hal dan agenda lain yang juga perlu mendapat perhatian.

"Kita berharap, pemerintah tak mengambil porsi berlebihan memikirkan pelaksanaan Piala Dunia U-20 FIFA ini. Karena masih banyak agenda yang juga harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah pada saat ini," ujar Agustina kepada wartawan, Rabu, 29 Maret.

Legislator PDIP dapil Jawa Tengah itu menilai, pemerintah perlu mengambil langkah terbaik untuk pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Dia berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir mampu mengambil jalan keluar terbaik usai bertemu FIFA.

"Titipan saya adalah apa yang disampaikan oleh teman-teman Komisi X menjadi bekal, bahan-bahan, kepada pemerintah untuk bisa mengambil langkah-langkah yang baik, untuk bisa semua menjadi baik. Kita tunggu langkah-langkah," kata Agustina. 

"Pak Presiden sudah memberikan rilis dan kita juga terinformasi bahwa Pak Erick Thohir diutus untuk mencari jalan-jalan terbaik. Mari kita berdoa semoga semuanya menjadi baik," imbuhnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjamin keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023 tidak berkaitan dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina.

"Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat," kata Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa, 28 Maret malam.

Jokowi juga menyatakan, pemerintah Indonesia sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk RI, Zuhair Al-Shun, dalam urusan Piala Dunia U-20 Indonesia.

"Bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi jangan mencampuradukkan urusan olahraga dengan urusan politik," ujarnya menegaskan.