Sebut Ekstremisme di Surakarta Perlu Penanganan Khusus, Gibran: Yang Penyusup di Kegiatan Anak Muda Itu Lho

SURAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta berkomitmen menanggulangi aksi ekstremisme dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga komunitas di tengah masyarakat.

"Kami ingin mengurangi tindakan-tindakan ekstremisme, ini urgen banget, di kota lain juga belum ada," kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pada kegiatan Peluncuran 'Tim Terpadu Pencegahan Ekstremisme di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Selasa 11 Oktober.

Menurut Gibran, isu ekstremisme di Surakarta berbeda dengan daerah lain sehingga perlu penanganan khusus.

"Demografinya seperti ini, perlu penanganan khusus. Risiko tinggi tetapi bisa diatasi. Yang penyusup-penyusup baru itu lho, di kegiatan-kegiatan anak muda," tuturnya.

Terkait dengan kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Surakarta Indradi mengatakan, pencegahan ekstremisme merupakan tindak lanjut dari amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

"Ada SK Mendagri pada kepala daerah untuk menindaklanjuti perpres tersebut. Kemudian Mendagri mengamanatkan aksi pencegahan. Selanjutnya, nanti merumuskan, menyusun agenda seperti apa konkretnya," ujarnya.

Indradi menambahkan, beberapa upaya, mulai dari sosialisasi, kajian, hingga kolaborasi instansi dan komponen masyarakat.

"Di situ ada perangkat daerah, instansi pemkot, forum kemasyarakatan, audiensi masyarakat sipil yang peduli pada isu keberagaman, termasuk organisasi masyarakat," katanya.

Ia mengatakan bahwa akan ada rekomendasi sebagai bekal untuk menentukan langkah konkret selanjutnya.

"Apa yang bisa dilakukan bersama sesuai dengan peran dan kewenangan di bidang pencegahan. Bukan urusan di hilir, melainkan di hulu," tandasnya.