Sekjen PBB Usulkan Pengiriman Pasukan Reaksi Cepat untuk Bantu Polisi Haiti

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengusulkan agar satu atau beberapa negara mengirim 'pasukan reaksi cepat', untuk membantu polisi Haiti menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh geng-geng bersenjata, menurut sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB.

Dalam surat yang dilihat oleh Reuters itu, Guterres tidak menyarankan pasukan itu dikerahkan oleh PBB. Dia mengatakan, Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang seharusnya menyambut kekuatan seperti itu.

Dikatakannya, dia dapat meningkatkan kapasitas PBB untuk mendukung gencatan senjata atau pengaturan kemanusiaan, memastikan koordinasi upaya dengan kekuatan internasional.

Guterres mengatakan pasukan aksi cepat "akan, khususnya, mendukung HNP (Polisi Nasional Haiti) terutama di wilayah metropolitan Port-au-Prince, dalam mengamankan pergerakan bebas air, bahan bakar, makanan dan pasokan medis dari pelabuhan utama dan bandara ke masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan”.

"Untuk tujuan ini, pasukan akan mendukung upaya HNP untuk menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh geng-geng bersenjata dan memberikan perlindungan segera ke infrastruktur dan layanan penting," tulisnya, melansir Reuters 10 Oktober.

Lebih jauh diterangkannya, satu negara perlu memimpin pasukan aksi cepat, dengan pasukan itu "akan ditarik secara bertahap, ketika HNP mendapatkan kembali kendali negara atas infrastruktur kritis, yang ditargetkan oleh geng dan mulai memulihkan keamanan umum dan kebebasan bergerak."

Setelah itu, Guterres mengatakan pengerahan satuan tugas polisi multi-nasional atau pasukan khusus multi-nasional, dapat dipertimbangkan untuk membantu Haiti dalam jangka menengah. Dia tidak menyarankan kekuatan seperti itu dikerahan PBB.

Sebelumnya, Dewan Keamanan telah meminta Guterres pada Bulan Juli untuk berkonsultasi dengan Haiti, negara-negara terkait dan kelompok-kelompok regional mengenai, "opsi yang memungkinkan untuk meningkatkan dukungan keamanan", bagi upaya HNP untuk memerangi kekerasan geng tingkat tinggi" dan melaporkan kembali pada 15 Oktober.

Dewan juga mengancam sanksi yang menargetkan terhadap geng kriminal dan pelanggar hak asasi manusia di Haiti, meminta negara-negara untuk menghentikan aliran senjata ke negara itu.

Sebuah misi politik PBB di Haiti bekerja dengan pemerintah untuk memperkuat stabilitas politik dan pemerintahan yang baik, perlindungan hak dan reformasi keadilan, untuk membantu penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil.

Diketahui, pasukan penjaga perdamaian PBB dikerahkan ke Haiti pada tahun 2004, setelah pemberontakan menyebabkan penggulingan dan pengasingan Presiden Jean-Bertrand Aristide.

Pasukan penjaga perdamaian meninggalkan negara itu pada 2017 dan digantikan oleh polisi PBB, yang pergi kemudian ditarik pada 2019.

Haiti pekan lalu mengatakan akan meminta 'angkatan bersenjata khusus', untuk membantu memerangi krisis yang disebabkan oleh blokade pelabuhan bahan bakar utamanya oleh koalisi geng yang melumpuhkan transportasi, memaksa bisnis dan rumah sakit menghentikan operasi.

Blokade juga menyebabkan kekurangan air minum kemasan, tepat ketika negara itu mengonfirmasi wabah kolera baru, yang penyebarannya dikendalikan melalui kebersihan dan air bersih.