Bareskrim Bongkar Kasus Robot Trading Net89, 8 Petinggi PT SMI Jadi Tersangka
ILUSTRASI ANTARA

Bagikan:

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan delapan tersangka kasus dugaan penipuan robot trading Net89. Para tersangka merupakan petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI).

"Penetapan tersangka terhadap 8 petinggi PT SMI dilakukan setelah penyidik telah menemukan sejumlah alat bukti dan menyita sejumlah dokumen berupa rekening koran, bukti transaksi dan bukti digital," ujar Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Kamis, 6 Oktober.

Para tersangka yakni AA sebagai pendiri atau pemilik Net89 atau PT SMI, LSH selaku direktur, dan ES selaku anggota dan operator.

Kemudian LS, AL, HS, FI, dan D yang seluruhnya merupakan sub operator robot trading Net89.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi forex robot trading berkedok MLM Ebook.

Mereka beroperasi sejak 2017 sampai dengan 2022 di hampir seluruh Indonesia.

“Mereka menjanjikan keuntungan dari paket investasi robot trading sekitar 1 persen per-hari, 20 persen per-bulan hingga 200an persen per-tahun sebagai modus penipuan untuk menarik minat korbannya,” ungkap Whisnu.

Dengan telah ditetapkannya delapan orang tersangka, penyidik akan mulai mengusut tindak pidana pencucian uang (TTPU) di kasus ini. Sehingga, semua aset para tersangka yang merupakan hasil kejahatan bakal disita.

"Potensi kerugian robot trading Net89 mencapai Rp2,7 triliun. Nominal itu hasil investasi 300 ribu member," kata Whisnu.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, antara laik, Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP tentang penipuan.

Kemudian, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Serta, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun.