Bagikan:

KEPRI - Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kerap menjadi langganan banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan identifikasi potensi bencana yang terjadi setiap tahunnya di Ranai tersebut.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Natuna, Raja Darmika mengatakan potensi banjir di Natuna tersebut salah satunya akibat alih fungsi lahan di daerah tersebut.

"Dari hasil upaya mitigasi yang kita lakukan masuk pada tahap awal, yaitu identifikasi potensi bencana, terutama banjir yang kerap melanda ibu Kota Kabupaten, yaitu Ranai, karena kami (BPBD) baru terbentuk, jadi mitigasi nyata yang kita lakukan baru pada tahap ini," kata Raja Darmika, dikutip dari Antara, Kamis 6 September.

Mengatasi hal itu, Darmika mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) serta Lingkungan Hidup untuk membahas tidak lanjut hasil identifikasi tersebut.

"Kita sebatas mitigasi, untuk aksi atau pelaksana kegiatan dalam upaya tersebut melibatkan banyak pihak. Karena itu dalam waktu dekat akan kita lakukan rapat terkait hal ini dan berharap ada tindak lanjutnya," tuturnya.

Darmika menjelaskan, selain alih fungsi lahan karena adanya bangunan dan penimbunan, faktor lain penyebab banjir di Natuna terjadinya penutupan badan sungai karena adanya bangunan di bantaran sungai, serta adanya sedimen atau pendangkalan terhadap aliran sungai.

"Setelah dilakukan penelusuran, ada tiga sungai berpotensi menyumbang terjadinya banjir, di antaranya adalah Sungai Batu Hitam, Sungai Ranai dan Sungai Jemengan," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Darmika juga mengungkapkan wilayah yang sangat berpotensi banjir berada di kawasan Air Lakon karena tidak adanya aliran sungai akibat tertutup oleh bangunan dan penimbunan di sekitar wilayah tersebut.

"Dalam waktu dekat akan kita tindak lanjut agar ada upaya nyata apa yang harus dilakukan, karena selama ini pihak kecamatan dan kelurahan juga telah mengusulkan kegitan normalisasi sungai, tinggal tindak lanjutnya seperti apa, kita juga telah membentuk forum mitigasi," ujarnnya.

"Untuk mewujudkan upaya mitigasi bencana ini butuh keseriusan semua pihak dan berharap pada tahun 2023 upaya itu terealisasi melalui dinas terkait," sambung Darmika.