JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun sarana dan prasarana pendukung hunian tetap (huntap) korban gempa, tsunami dan likuefaksi di kawasan Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
"Pembangunan infrastruktur bagian dari kelanjutan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan sebagian Parigi Moutong," Kata Kasubdit Wilayah III Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR Herman Tobo di Talise, Palu, Sulteng, Senin 26 September.
Ia menjelaskan pembangunan kawasan hunian baru untuk korban bencana diawali dengan pembangunan infrastruktur jalan, drainase dan ruang terbuka hijau (RTH) sebelum masuk kegiatan konstruksi hunian.
Huntap dibangun sebanyak 599 unit di atas lahan seluas 46,83 hektare dengan konsep pembangunan infrastruktur berorientasi pada ketahanan terhadap bencana dengan mengedepankan aspek lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, inklusif serta berkelanjutan.
"Bangunan huntap berukuran 36 meter persegi atau tipe 36 menggunakan struktur rumah instan sederhana sehat (risha) didukung pendanaan dari Bank Dunia melalui Central Sulawesi Rehabilitasion and Reconstruction Project (SCRRP)," ujar Herman.
Ia memaparkan kelanjutan penanganan pascabencana ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa, Tsunami dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah.
Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Karya dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR berkolaborasi membangun huntap relokasi dan infrastruktur permukiman pada tiga kategori yakni skala besar atau kawasan, satelit dan mandiri.
"Huntap relokasi dibangun saat ini nantinya menjadi kawasan permukiman baru dengan kelengkapan infrastruktur, salah satunya puskesmas pembantu (pustu) sebagai tempat pelayanan kesehatan," ucap Herman.
Sejak 2019, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Kementerian PUPR telah membangun 1.679 unit huntap di daerah terdampak pada tahap pertama, tahap kedua tahun ini dilanjutkan pembangunan sebanyak 4.089 huntap untuk masyarakat Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala yang diproyeksikan kegiatan konstruksi berlangsung selama delapan bulan.
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengatakan kegiatan konstruksi dilakukan Kementerian PUPR sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi penyintas, yang kini empat tahun pascabencana sebagian dari mereka masih menghuni hunian sementara (huntara).
BACA JUGA:
Oleh karena itu, diharapkan pada kegiatan tersebut terjalin kolaborasi yang baik antara balai sebagai perwakilan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota di mana kegiatan konstruksi tersebut dilakukan.
"Pemerintah pusat dan daerah tetap menjaga komitmen menyediakan hunian kepada warga terdampak bencana, hal ini terus kami upayakan hingga penanganannya tuntas," kata Rusdy.