Banyak Keluhan Urus Visa dan KITAS Berbelit, Jokowi: Terus Terang Malu Juga

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku malu mendengar banyaknya keluhan mengenai pengurusan visa atau izin masuk maupun izin tinggal di Indonesia. Jokowi memerintahkan jajarannya untuk berbenah.

Hal ini disampaikan saat rapat terbatas mengenai kebijakan visa on arrival pada Jumat, 9 September. Dalam tayangan yang diunggah Sekretariat Presiden, Jokowi meminta perubahan total terhadap sistem keimigrasian di Tanah Air.

Adapun rapat ini dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, serta sejumlah menteri terkait. Kemudian ada juga Kepala BIN Budi Gunawan serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya harapkan ini betul-betul nanti setelah rapat ini terjadi perubahan total tehadap keimigrasian kita. (Sistem keimigrasian Indonesia, red) belum berubah sama sekali," kata Jokowi seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 10 September.

Jokowi mengaku kerap mendengar suara sumbang dari banyak pihak. Misalnya, investor, turis, maupun warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia. Dari sana, dia melihat proses keimigrasian saat ini masih menyulitkan.

"Kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik turis, baik orang yang ingin (memiliki) KITAS, izin tinggal. Auranya yang saya rasakan itu migrasi masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa, akhirnya apa, menyulitkan," ungkap Jokowi.

Dia menilai kesulitan pengurusan keimigrasian harusnya tidak boleh menyulitkan. Jokowi mengaku malu dengan kondisi ini.

"Kalau kita ingin investasi, datang turis (keimigrasian, red) harus diubah. Saya terus terang dapat suara-suara itu juga malu juga," tegas Jokowi.

Pembenahan ini, kata Jokowi, harus dilakukan secara cepat. Bahkan, dia memerintahkan para menterinya untuk mencopot bawahannya jika tak mampu bekerja maksimal.

Dirinya mengingatkan para pejabat harus melayani dengan baik proses keimigrasian. Jangan lagi ada yang dipersulit.

"Ubah ini. Ganti itu kalau ternyata enggak punya kemampuan untuk reform. Ganti mulai dari dirjennya sampai bawah. Ganti akan berubah. Kalau enggak, enggak akan berubah," pungkasnya.