Jokowi Minta Menterinya Copot Dirjen Imigrasi yang Tak Becus Urusi Masalah Visa dan KITAS

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menterinya mencopot direktur jenderal (dirjen) yang tak mampu mengurusi masalah pemberian visa atau izin masuk dan izin tinggal di Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat rapat terbatas mengenai kebijakan visa on arrival pada Jumat, 9 September. Dalam tayangan yang diunggah Sekretariat Presiden, Jokowi minta perubahan total terhadap sistem keimigrasian di Tanah Air.

"Aura yang saya rasakan itu imigrasi ini masih mengontrol. Sehingga apa, akhirnya apa, menyulitkan. Ini yang diubah total, harus," kata Jokowi seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 10 September.

"Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua biar mengerti kalau kita ingin berubah," sambungnya.

Jokowi mengatakan, perubahan dalam sistem kepengurusan keimigrasian ini harus dilakukan jika ingin investasi maupun turis datang di Indonesia. "Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu juga malu juga," tegasnya.

Jokowi mengingatkan, dalam pemberian visa maupun izin tinggal kepada para investor, pemangku kebijakan melihat beberapa hal lain. Di antaranya, besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

Dirinya juga meminta para menteri mencontoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.

Gaya lama dalam pengurusan visa maupun KITAS, sambung Jokowi, harus diubah. "Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak," ujar presiden.

Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah," pungkas Jokowi.

Adapun rapat ini dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, serta sejumlah menteri terkait. Kemudian ada juga Kepala BIN Budi Gunawan serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.