Gubernur Kepri Bakal Salurkan Bansos Pemda Bagi Warga Tak Terdaftar DTKS

BATAM - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah daerah akan difokuskan kepada masyarakat yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah pusat.

“Kami akan melakukan penghitungan dulu, kalau memungkinkan kami memberikan bantuan sosial BLT yang sama diberikan oleh pemerintah pusat, kami akan memberikan khususnya kepada masyarakat yang tidak terdata di DTKS,” ujar Ansar di Batam dilansir ANTARA, Selasa, 6 September.

Pilihan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak terdaftar di DTKS itu menurut Ansar adalah pilihan yang paling tepat.

“Kalau yang sudah terdaftar kan mereka sudah mendapat beberapa jenis bantuan dari pusat, tapi bagaimana dengan yang tidak ada di DTKS,” sambungnya.

Bantuan itu kata Ansar, diperoleh dari refocusing dana sebesar 2 persen dari yang diperoleh dari dana transfer umum yakni melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Kepri sebesar Rp5,5 miliar.

Dana ini masih akan ditambah dari alokasi dana serupa yang ada di masing masing kabupaten/kota.

Selain itu, nantinya dana ini juga akan difokuskan untuk pemberian subsidi di sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek hingga nelayan.

Pemprov Kepri menurut Ansar, akan memanfaatkan dana regular APBD yakni alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), yang ada di anggaran pemerintah daerah masing-masing seperti Bansos.

"Ada kurang lebih Rp13,76 triliun anggaran belanja tidak terduga baik di APBD Provinsi Kepri dan kabupaten/kota Tahun 2022. Dengan realisasi per 3 September 2022 ini mencapai Rp1,65 triliun atau 12,04 persen dan bantuan sosial sebesar Rp11,45 triliun serta telah terealisasi sebesar Rp4,09 triliun atau 35,75 persen," ungkapnya.