JAKARTA - Ratusan buruh berunjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 September. Dalam aksi tersebut, ada momen menarik saat orator bersaut-sautan dengan massa buruh.
Sejumlah buruh sempat menyindir polisi mengaitkan dengan nama mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
Awalnya, seorang orator dari atas mobil komando mengapresiasi aparat kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi aksi. Orator mengatakan, selama ini polisi sudah bekerja untuk masyarakat.
"Polisi itu bekerja buat kita, untuk rakyat," ujar orator aksi.
Tiba-tiba, massa buruh menyerukan nama Irjen Ferdi Sambo. Mereka menyindir polisi bekerja untuk tersangka pembunuhan terhadap Brigadir J itu.
"Sambo!" seru massa aksi serentak.
BACA JUGA:
-
| BERITA
3 Tuntutan Demo Buruh Depan DPR, Tolak Kenaikan BBM Hingga Minta UMK Naik 10 Persen
06 September 2022, 12:38 -
| BERITA
PAN Berharap Gejolak Internal PPP Setelah Suharso Dicopot Tak Ganggu Soliditas KIB
06 September 2022, 09:04 -
| BERITA
Bongkar Kasus LNG Pertamina, KPK Pastikan Koordinasi ke Berbagai Pihak
06 September 2022, 08:29 -
| BERITA
Soal Peluang Puan Cawapresnya Prabowo, Gerindra: Mau Enggak Cak Imin Mengalah?
06 September 2022, 10:28 -
| BERITA
Menerka Alasan Puan Tak Jadi 'Jalan' dengan Airlangga, Tapi Asyik Berkuda Bersama Prabowo
06 September 2022, 07:46
Orator aksi pun mengoreksi teriakan massa buruh. Dia menegaskan, polisi bukan bekerja untuk Sambo namun untuk melindungi rakyat.
"Buat sambo? Kagak, bukan!" kata sang orator aksi.
"Polisi itu bekerja buat kita melindungi kita mencegah segala sesuatu. Jadi kita pasti dilindungi negara," tambahnya.
Orator pun lalu meneriakkan kembali tuntutan aksi, "BBM Turun, Upah Naik. Hidup Buruh!"
"Hidup!" sahut massa aksi.
Adapun massa buruh demo di depan Gedung DPR Jakarta membawa tiga tuntutan dalam aksinya. "Ada tiga isu yang diangkat, yang pertama tolak kenaikan harga BBM," ujar Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa, 6 September.
Tuntutan kedua, yakni menolak pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, lanjut dia, meminta agar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) naik 10-13 persen pada 2023.
"Kita harus yakinkan Presiden Jokowi bahwa keputusan beliau tidak tepat dan menyengsarakan rakyat. Jurnalis, netizen, gunakan kekuatan jari-jari untuk kita lawan," ujarnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #mooryati soedibyoPopuler
Terkait
