Bagikan:

BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu mengadakan rapat dengan komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait dengan kondisi dan usulan infrastruktur dalam upaya penanganan banjir di Provinsi Bengkulu serta meminta kepala daerah untuk mendata kerusakan infrastruktur akibat banjir yang terjadi.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, banjir di Bengkulu disebabkan karena kawasan hulu mengirimkan air dan material ke arah hilir atau muara.

"Kiriman air dari hulu itu menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai dan badan sungai tidak mampu menampung debit air sehingga meluap dan terjadilah banjir," kata Rohidin di Balai Semarak Kota Bengkulu, Antara, Jumat, 2 September.

Dengan adanya data jenis infrastruktur yang rusak akibat banjir, keluarga yang terdampak dan kebutuhan logistik yang diperlukan pasca banjir akan dialokasikan ke penerima bantuan dari Kementerian Sosial.

Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah akan melakukan penanganan di hilir dengan mengeruk sungai dan muara agar tidak terjadi pendangkalan, seperti membuat kolam retensi yang bertujuan menampung air yang tidak tertampung di sungai dan air dari kolam retensi dipompa dan dialiri ke sungai air Bengkulu.

Kemudian pemerintah akan membangun dan memperbaiki saluran irigasi sebab saat ini ada beberapa irigasi yang rusak.

Lanjut Rohidin, dalam pembangunan tersebut pihaknya bersama dengan perwakilan Kementerian PUPR akan menyampaikan usulan pembangunan ke pemerintah pusat.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan bahwa pihaknya akan mensinkronkan permasalahan tersebut dengan anggaran yang tersedia di pemerintah pusat.

Sebab anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penanganan banjir sangat minim.

"Kami berupaya untuk mengatasi masalah banjir di Bengkulu," ujarnya.