Laporan PBB Sebut China Kemungkinan Lakukan Kejahatan Kemanusiaan di Xinjiang, Beijing: Kebohongan yang Dibuat untuk Merusak Stabilitas Tiongkok

JAKARTA - Kepala Hak Asasi Manusia PBB dalam sebuah laporan mengatakan pada Hari Rabu, penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif" China terhadap etnis Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet, yang telah menghadapi kritik dari beberapa diplomat dan kelompok hak asasi karena terlalu lunak terhadap China, merilis laporan itu hanya beberapa menit sebelum masa jabatan empat tahunnya berakhir. Dia mengunjungi China pada Bulan Mei.

Laporan setebal 48 halaman itu mengatakan, "pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilakukan" di Xinjiang "dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-'ekstremisme' oleh pemerintah".

"Tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anggota Uighur dan kelompok mayoritas Muslim lainnya, dapat merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan," kata laporan itu, melansir Reuters 1 September.

Lebih jauh , laporan itu merekomendasikan Pemerintah China untuk mengambil langkah segera untuk membebaskan semua yang ditahan di pusat pelatihan, penjara atau fasilitas penahanan.

"Ada indikasi pelanggaran hak reproduksi yang kredibel melalui pemaksaan kebijakan KB sejak 2017," sebut laporan itu.

Laporan itu menyebut, kurangnya data pemerintah "membuat sulit untuk menarik kesimpulan tentang sepenuhnya penegakan kebijakan ini dan pelanggaran terkait hak-hak reproduksi."

Terkait laporan ini, China dengan keras membantah tuduhan di dalamnya. Misi China di Jenewa menggambarkan laporan itu sebagai 'lelucon' yang direncanakan oleh Amerika Serikat, negara-negara Barat dan pasukan anti-China, berdasarkan informasi palsu dan asumsi bersalah.

Berbicara menjelang rilis laporan tersebut, Duta Besar China untuk PBB di New York, Zhang Jun, mengatakan Beijing telah berulang kali menyuarakan penentangan terhadap laporan seperti itu.

Ditegaskan olehnya, Kepala Hak Asasi Manusia PBB seharusnya tidak ikut campur dalam urusan internal China.

"Kita semua tahu, dengan sangat baik, bahwa apa yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik dan tujuannya jelas, untuk merusak stabilitas Tiongkok dan untuk menghalangi pembangunan Tiongkok," kata Zhang kepada wartawan.

"Kami tidak berpikir itu akan menghasilkan kebaikan bagi siapa pun, itu hanya merusak kerja sama antara PBB dan negara anggota," tukasnya.

Reuters bulan lalu melaporkan, China telah meminta Bachelet untuk mengubur laporan tersebut, menurut surat China yang dikonfirmasi oleh para diplomat.

Bachelet pekan lalu mengonfirmasi telah menerima surat tersebut, mengatakan itu ditandatangani oleh sekitar 40 negara, dengan kantornya tidak akan menanggapi tekanan seperti itu.