Bagikan:

JAKARTA - Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan tak ada aturan konstitusi yang mengatur ketentuan presiden harus berjenis kelamin laki-laki. Siapa pun warga Indonesia bisa mencalonkan diri dan dipilih.

Hal ini menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang berharap di 2024, perempuan jadi presiden.

"Pilpres di Indonesia berdasarkan konstitusi, itu bisa dikontestasikan oleh warga negara Indonesia. Tidak disebut warga Indonesia berjenis kelamin laki-laki, enggak ada," kata Eddy di acara Bimtek DPRD PAN di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu, 27 Agustus.

Eddy mengatakan siapa pun bisa jadi presiden. Asalkan orang itu memang dikehendaki oleh rakyat.

"Jadi siapa pun, putra putri terbaik, Indonesia boleh berkontestasi dan siapa pun yang bakal menang itu adalah kehendak rakyat," tegasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebelumnya menyatakan harapan pada Pemilihan Presiden (Pilrpres) 2024 mendatang akan ada perempuan yang bisa menjadi presiden. Pernyataan ini disampaikan di acara temu kader Srikandei PDI Perjuangan di GOR Way Handak, Lampung Selatan, Kamis, 25 Agustus.

"Insyaallah tahun 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi, Insyaallah," kata Puan dikutip dari keterangan video pada Jumat, 26 Agustus.

Hanya saja, Puan mengingatkan harapan itu perlu diperjuangkan. Dia mendorong para kader perempuan di PDIP mampu hadir sebagai tokoh publik di tengah masyarakat.

Ketua DPR itu mengatakan, para kader perempuan PDIP harus mampu turun ke bawah dan menyapa. Sehingga, mereka bisa meyakinkan rakyat bahwa partai berlambang banteng itu siap bersama rakyat.

"Semuanya itu harus diperjuangkan dengan ikhtiar-ikhtiar dan perjungan. Jadi saya minta sema ibu-ibu yang ada di sini tetap bekerja, tetap berjuang turun ke bawah bertemu dengan rakyat," ujar Puan.

"Saya yakin kok kalau perempuan itu sudah turun, pasti semuanya turun. Paling tidak suami kita nurut," tuturnya.