Pemerintah Bakal Menaikkan Lagi Harga BBM Subsidi, PKS: Emak-emak Makin Menjerit!

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengkritik rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi dengan alasan beban subsidi energi yang terlampau besar.

Pemerintah mengklaim, kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada meningkatnya inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok, ditambah saat ini inflasi pangan sedang tinggi mencapai 11 persen.

Apabila ditambah efek kenaikan harga BBM subsidi, kenaikan inflasi pangan dipastikan juga diikuti dengan kenaikan harga bahan pangan.

"Akhirnya siapa yang harus menanggung beban ini? Ya ibu rumah tangga, para emak-emak yang setiap hari sudah dibebani cara mengirit pengeluaran karena ekonomi keluar sedang bangkit sejak pandemi. BBM subsidi naik, emak-emak makin menjerit!," ujar Mufida kepada wartawan, Rabu, 24 Agustus.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) ini menjelaskan, kenaikan BBM akan berdampak pada ekonomi keluarga yang pastinya akan terpukul.

Pasalnya, kata dia, keluarga kelas menengah sudah merasakan dampak kenaikan harga Pertamax belum lama ini dan beralih ke Pertalite. Sementara keluarga kelas bawah akan semakin dalam terpukul dengan dampak kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari.

"Jika harga Pertalite ikut dinaikkan maka baik keluarga kelas menengah dan keluarga kelas bawah harus mengurangi alokasi pengeluaran rutin. Pilihannya mengurangi penggunaan BBM subsidi padahal itu untuk aktivitas ekonomi sehari-hari warga atau mengurangi pos pengeluaran lain yang sudah mepet sehingga semakin tertekan," kata Mufida.

Legislator PKS Dapil DKI Jakarta II ini lantas mengingatkan, bahwa belum lama ini Presiden Joko Widodo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022 menyebut APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 Triliun.

"Presiden dengan jelas menyebut subsidi BBM diberikan agar harga di masyarakat tidak melambung tinggi. Tapi istilahnya belum kering ucapan beliau sudah keluar rencana kenaikan harga BBM subsidi," tegas Mufida.

Menurut anggota Komisi IX DPR itu, pemerintah harusnya bisa mengevaluasi beberapa proyek nasional yang justru menghambur-hamburkan anggaran seperti proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dampaknya tidak bisa dirasakan seluruh masyarakat.

"Keluarga-keluarga Indonesia utamanya ibu rumah tangga sedang harap-harap cemas. Beban negara dikurangi dengan kenaikan harga BBM subsidi tapi bebannya beralih ditanggung oleh keluarga menengah ke bawah ini. Sementara proyek-proyek yang memakan APBN besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan IKN jalan terus," kata Mufida.