JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming memberi perintah untuk menentukan perusahaan yang mendapat izin usaha pertambangan (IUP).
Dugaan ini ditelisik dari seorang saksi, yaitu mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Dwidjono diperiksa pada Senin, 22 Agustus kemarin. Dia diperiksa di Lapas Klas IIA Banjarmasin.
"Hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya perintah tersangka MM untuk menentukan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel," kata Ali kepada wartawan, Selasa, 23 Agustus.
Ali tak memerinci perusahaan apa saja yang ditentukan Mardani. Namun, KPK meyakini keterangan Dwidjono akan membuat terang dugaan suap izin usaha pertambangan yang menjerat Mardani.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Mardani sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Dia ditetapkan sebagai tersangka penerima.
BACA JUGA:
-
| BERITA
KPK Berpeluang Terapkan Pasal Pidana Pencucian Uang di Kasus Mardani Maming
19 Agustus 2022, 21:24 -
| BERITA
Eks Kasie Bimbingan Pertambangan Tanah Bumbu Dipanggil KPK Terkait Kasus Mardani Maming
19 Agustus 2022, 11:36 -
| BERITA
Pertamina Bantah Ada Ledakan dan Kebakaran di SPBU Tapak Kuda Kendari
07 Agustus 2022, 22:30
Sementara selaku pemberi, yaitu Hendry Soetio yang merupakan pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dinyatakan telah meninggal dunia.
Meski meninggal, KPK memastikan para penyidik sudah mendapat bukti terkait penerimaan yang dilakukan Mardani. Dia diyakini mendapat uang dari Hendry dari 2014 hingga 2020 hingga Rp104,3 miliar yang diterima melalui orang kepercayaan maupun perusahaannya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #timnas indonesiaPopuler
