LPP Bisa Menjadi Penyeimbang Ruang Publik yang Penuh Hoaks, Ini Harapan Moeldoko
Moeldoko minta LPP TVRI bisa menyimbangkan ruang publik yang penuh hoaks. (Dok KSP)

Bagikan:

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menekankan pentingnya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menyuarakan kinerja pemerintah. Mengingat ruang publik saat ini sangat riuh dengan pemberitaan berbagai krisis yang dihadapi Indonesia dan dunia. Seperti krisis pangan, energi, dan keuangan.

Menurut Moeldoko, saat ini ruang publik dipenuhi oleh isu negatif, disinfomasi, dan berita bohong yang terus menerus muncul dan berpotensi menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Padahal program, kebijakan, dan capaian pemerintah sangat banyak. Sayangnya tidak terkomunikasikan dengan baik kepada publik," kata Moeldoko di hadapan pimpinan dan tiga puluh kepala stasiun TVRI, Kamis 11 Agustus.

Moeldoko menegaskan, publik harus tahu bahwa pemerintah telah bekerja keras menjawab berbagai tantangan global. Ia mencontohkan, bagaimana kinerja pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kondisi Indonesia masih relatif baik. Ekonomi kita pada kuartal II tumbuh 5,44 persen. Begitu juga dengan inflasi yang masih terkendali di bawah 4 persen. Ini bentuk kerja keras pemerintah yang publik harus tahu," tegasnya.

Moeldoko juga membeberkan kerja pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga komoditas. Yakni, dengan memggelontorkan bantuan sosial dan memberikan subsidi terutama untuk BBM dan gas, yang nilainya lebih dari lima ratus triliun rupiah.

'Masyarakat harus diberi tahu, bahwa negara menanggung subsidi yang tidak sedikit. Ini semata-mata agar harga BBM dan gas tetap terjangkau," sambungnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini menilai, dengan banyaknya informasi tentang kinerja pemerintah, maka bisa menutup peluang sekelompok orang yang terus mencekoki ruang publik dengan narasi pemerintah tidak pro rakyat.

"Masyarakat jangan dibuat bingung. Mari kita isi ruang publik dengan narasi positif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat," pungkas Moeldoko.