Masih Ada Budaya Politik Identitas, Lemhanas: Kita Akan Perbaiki
PPRA 63 menggelar seminar Tantangan Dalam Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas/ Foto: Dok. Lemhanas RI

Bagikan:

JAKARTA – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menganggap Indonesia masih memiliki budaya politik identitas. Menurutnya, cara itu dilakukan sebagai bagian dari taktik politik jangka pendek.

"Masih ada budaya politik yang harus kita rombak, diantaranya menggunakan politik identitas sebagai bagian taktik politik jangka pendek yang justru akan mereduksi kematangan demokrasi kita." kata Andi Widjajanto saat membuka seminar Tantangan Dalam Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas, yang digelar Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 Lemhannas RI, di Auditorium Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Agustus.

Andi Widjajanto menyampaikan, Lemhanas akan mengusulkan beberapa regulasi terkait upaya menghilangkan kampanye yang hanya mengandalkan politik identitas, dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas kampanye.

"Kami berusaha mengkombinasikan peluang dan tantangan, dan akan mengusulkan regulasi terkait bagaimana menghilangkan kampanye yang mengandalkan politik identitas. Lalu, memperbaiki dan meningkatkan kualitas kampanye politiknya, seperti arahan presiden agar mengadopsi teknologi sehingga proses digitalisasi demokrasi akan menyederhanakan proses pemilu kedepan. Dan sisi lain bisa meningkatkan kualitas kampanye sehingga kampanyenya terarah dan meningkatkan ruang partisipasi publik." terang Andi.

Dalam diskusi ini, PPRA 63 mengundang unsur KPU, BAWASLU, anggota DPR serta masyarakat sipil.

“Kami harapkan itu akan memberikan kontribusi gagasan untuk merumuskan regulasi yang terkait mereduksi politik identitas tersebut.” pungkasnya.