Banyak Aduan Diskriminasi di Lingkungan Sekolah Jakarta, PDIP Minta Klarifikasi Anak Buah Anies
Ilustrasi zona selamat sekolah di Temanggung Jawa Tengah. (Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta dijadwalkan akan memanggil Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto dan jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada hari ini.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuturkan, pemanggilan kepada jajaran anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini dimaksudkan untuk meminta klarifikasi atas sejumlah aduan diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekolah.

"Karena ada banyak keluhan masyarakat, kita mau klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat itu, benar enggak seperti itu. Kita kan harus klarifikasi, jangan sepihak. Kan kita enggak boleh bicara sepihak," kata Gembong kepada wartawan, Rabu, 10 Agustus.

Gembong menjelaskan, ada sejumlah isu diskriminasi yang akan diklarifikasi, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA negeri.

Salah satu kasusnya yang kini menjadi sorotan adalah dugaan pemaksaan penggunaan jilbab pada dua sekolah negeri di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu, Gembong belum bisa menguraikan tindak lanjut yang akan diambil oleh PDIP dari adanya aduan-aduan diskriminasi pada instansi pendidikan di Ibu Kota ini, sebelum mendapat klarifikasi.

"Yang ingin ditelusuri tergantung klarifikasi. Peran dinas bagaimana untuk bisa melakukan monitoring terhadap hal-hal seperti itu. Kan kita belum tahu penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan," ujar Gembong.

Terkait dugaan pemaksaan penggunaan jilbab, masalah ini sebelumnya pernah dikemukakan oleh Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah.

Dalam akun Instagramnya, Ima bercerita terdapat orang tua siswa pada satu SD dan satu SMP negeri yang mengaku tidak mampu dengan keharusan membeli seragam tambahan muslim beserta hijab untuk anaknya. Dua sekolah diduga melakukan pemaksaan siswinya dalam menggunakan hijab.

"Bertemu anak SD yang tidak mampu beli seragam sekolah, saya tanya kenapa SD negeri pakaiannya panjang-panjang. Saya pikir hanya hari jumat saja. Ternyata ibunya bilang, 'diwajibkan pakai baju panjang di sekolah'," tulis Ima dalam akun ima.mahdiah, beberapa waktu lalu.

"Saya temui anak SMP negeri belum siap pakai jilbab tapi dipaksa gurunya secara lisan dibilang yang tidak pakai jilbab hanya non-muslim. Padahal ini sekolah negeri," tambahnya

Bahkan, Ima melanjutkan, beberapa orang tua murid harus kembali membeli seragam, lantaran seragam yang dibeli sebelumnya tidak sesuai.

"Bahkan ada yang sudah beli seragam biasa disuruh ganti dan akhirnya jadi beli lagi, kena biaya lagi," ujar dia.