Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengaku tidak ada kerugian materiil yang ditelan pemerintah dari kasus timbunan beras bantuan sosial (bansos) yang ditemukan di lahan parkir JNE Kampung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

"Kita tidak berurusan dengan berapa ruginya karena kita enggak rugi. Itu kan ditanggung oleh JNE, oleh transporter karena kerusakannya ketika diangkut, sebetulnya semula baik kan. Jadi dia itu sudah ada di perjanjian, jadi pemerintah enggak rugi," kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu 3 Agustus.

Pada 30 Juli 2022, ditemukan beras bansos presiden untuk warga terdampak COVID-19 di Sukmajaya telah terkubur. Total bobot beran bansos presiden yang terkubur adalah sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung, atau setara untuk 139 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Entah itu ditimbun, entah itu dibuang, entah itu dipakai makan hewan, itu urusan dia (JNE), itu barang dia, bukan barang pemerintah. Untuk pemerintah, dia sudah ganti dan sudah diserahkan ke KPM sesuai dengan perjanjian," tuturnya disitat Antara.

Menurut Muhadjir, beras bansos presiden yang terkubur tersebut sudah menjadi miliknya JNE sebagai pihak yang mendistribusikan bansos presiden.

"Sekali lagi, saya berpegangan pada pernyataan JNE lho ya, tapi kalau nanti di temuannya beda ya itu lain masalah, jadi sekarang sedang dalam tahap penyelidikan," ungkap Muhadjir.

Muhadjir menyebut, saat distribusi beras sedang dalam puncak musim hujan, namun JNE menggunakan bak terbuka sebagai kendaraan angkut.

"Lha yang bak terbuka itulah yang banyak kemudian rusak busuk itu, dan waktu itu memang kita mengambil keputusan paling aman, pokoknya kalau ada satu truk kena hujan, ya sudah itu tidak boleh dibagi semuanya karena misalnya 2 hari belum busuk, tidak ada yang jamin setelah itu enggak busuk kan? Beras kan sangat sensitif dengan air," ujar Muhadjir.

Namun Muhadjir memastikan bahwa beras bantuan presiden pengganti sudah sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kalau sampai ada yang tidak kebagian, jangankan 160 ribu KPM, seribu saja tidak kebagian pasti teriak, ya toh? Kan selama ini tidak ada berita bahwa ada yang tidak kebagian beras kan?" ungkap Muhadjir.