Rusia dan Ukraina Akhirnya Bertemu, 2 Menteri Keuangan Ikut FMCBG Secara Virtual

JAKARTA - Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov dan Menteri Keuangan Ukraina Serhiy Marchenko dijadwalkan mengikuti rangkaian pertemuan ke-3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) pada 15–16 Juli 2022, secara virtual.

Namun Rusia juga mengirim delegasinya untuk mengikuti rangkaian pertemuan ke-3 Deputi Bidang Keuangan dan Bank Sentral G20 (FCBD) secara langsung di BNDCC, Nusa Dua, Badung, Bali, 13–14 Juli.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kementerian Keuangan Dian Lestari menyampaikan meskipun menteri keuangan Rusia hadir secara virtual, dia tetap memimpin langsung delegasinya pada sesi intervensi atau penyampaian pendapat pada pertemuan ke-3 FMCBG, yang juga berlangsung di BNDCC Nusa Dua, Bali.

"Rusia nanti menterinya hadir secara virtual, sementara deputinya hadir secara fisik, on site, mendengarkan, tetapi intervensi datang dari menterinya,” kata Dian dikutip dari Antara, Selasa 12 Juli malam.

Kehadiran menteri keuangan Rusia secara virtual tidak mengurangi kualitas pertemuan utama Finance Track G20 itu.

“Mereka bisa saja aktif berdiskusi di sesi intervensi atau penyampaian pandangan mengenai perekonomian global, yang di dalamnya membahas tantangan saat ini dari dampak perang. Rusia sebagai anggota G20 diberi kesempatan menyampaikan pandangannya,” kata pejabat Kementerian Keuangan RI itu.

Sedangkan menteri keuangan Ukraina pada pertemuan ke-3 FMCBG G20 tahun ini juga mengikuti sesi intervensi sebagai tamu.

“Ukraina kami undang. Ini sama dengan FMCBG ke-2 pada Februari. Ukraina (pada pertemuan ke-3, red.) kami undang di sesi 1 untuk intervensi, menyampaikan perspektif dari Ukraina dengan kondisi perang apa saja yang menjadi tantangan baik dari perspektif nasional, kemudian dari konteks Ukraina sebagai masyarakat global terutama terkait isu food (pangan, red.),” kata Dian Lestari.

Kehadiran delegasi Rusia, yang merupakan anggota G20, dan delegasi dari Ukraina sebagai tamu undangan pada pertemuan G20 tahun ini, menjadi sorotan banyak pihak karena konflik antara dua negara itu dapat memantik krisis di berbagai sektor, utamanya pangan, energi, dan keuangan dunia.

Pertemuan ke-3 menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 pun turut menyoroti ancaman itu, tercermin dalam salah satu agenda pertemuan yang membahas situasi perekonomian global berikut risiko-risiko yang harus diantisipasi negara-negara anggota G20.

“Di FMCBG, para menteri akan membahas tujuh agenda. Pertama, mengenai ekonomi global dan risiko-risikonya, selalu dimulai dari itu, karena kami (ingin) memastikan persepsi G20 terhadap risiko ekonomi global sehingga itu mendasari agenda yang dipilih, kebijakan, dan inisiatif yang ditempuh untuk mengatasi (persoalan),” kata dia.

Di sesi yang membahas risiko perekonomian dunia itu, beberapa isu menjadi sorotan, di antaranya krisis akibat pandemi COVID-19 dan agresi Rusia di Ukraina, kemudian dampak perang terhadap pangan, energi, dan sektor keuangan.

Dalam sesi pertama itu, para menteri juga akan membahas strategi normalisasi kebijakan di tengah krisis, dan lanjut berdiskusi mengenai kebijakan yang perlu ditempuh untuk mengatasi berbagai tantangan dan mengantisipasi risiko yang ada.

Namun sebelum pertemuan tingkat menteri berlangsung, para deputi akan membahas masalah itu secara teknis dan mendetail lebih dulu pada pertemuan ke-3 FCBD.

“Para deputi (di FCBD) bertemu untuk menyiapkan (rancangan) outcome (hasil, red.) atau hal-hal yang akan disepakati di level menteri. Jadi kurang lebih itu dibahas secara teknis dan detail di level deputi. Di level menteri, kami akan menerima arahan-arahan yang sifatnya lebih strategis dan akhirnya berujung pada hasil pertemuan yang merupakan komitmen G20 atas berbagai inisiatif, tujuannya mengatasi persoalan global yang kita hadapi,” kata Dian Lestari.

Tidak hanya memetakan risiko perekonomian global, para menteri, gubernur bank sentral, dan deputi G20 juga membahas isu kesehatan, arsitektur keuangan internasional, isu-isu keuangan, keuangan yang berkelanjutan, infrastruktur, dan perpajakan.