JIAD Sesalkan Sikap ‘Plin-plan’ Pemerintah soal Izin Ponpes Siddiqiyyah Jombang
DOKUMENTASI/Polisi berjaga di depan gerbang Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Ploso saat proses upaya penangkapan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) di Jombang, Jawa Timur, Kamis (7/7/2022). (ANTARA/Syaiful Arif)

Bagikan:

SURABAYA - Kementerian Agama (Kemenag) dinilai tak serius mencabut izin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Ploso, Kabupaten Jombang. Pasalnya dua hari setelah mencabut izin, Kemenag membatalkan mencabut izin ponpes tersebut.

"Ini tentu membingungkan. Karena awalnya ngomongnya dicabut kemudian tidak jadi dicabut dan lain sebagainya," kata Koordinator Jaringan Islam Anti-Diskriminasi (JIAD), Aan Anshori, dikonfirmasi, Selasa, 12 Juli.

Aan menilai Kemenag tidak punya format jelas, dengan pembatalan pencabutan izin operasional ponpes. Sehingga, sikap Kemenag ini bukti bahwa pemerintah lemah dalam mengatasi problem yang terjadi pesantren.

"Jangan-jangan Kemenag tidak punya format pesantren ramah anak. Pak Muhadjir dan Gus Yaqut tidak bisa hanya dicabut atau tidak dicabut, tapi lebih kepada pembinaan dan pengawasannya seperti apa. Jangan sampai kemudian para orangtua santri yang memondokkan anaknya penuh rasa kekhawatiran," ujarnya.

Menurut Aan, masalah dalam kasus ini bukan sekadar hanya mencabut atau mengembalikan izin ponpes. Tetapi sejauh mana pemerintah bisa benar-benar mengevaluasi Ponpes Shiddiqiyyah, menyangkut korban pencabulan dan perkosaan yang lainnya. 

Menurut Aan, atensi pemerintah terhadap kasus ini masih sangat minim. Seharusnya, pemerintah langsung membuka layanan aduan berupa hotline, untuk para korban pascapenangkapan MSAT. Nantinya, misal ada santri atau wali murid yang pernah jadi korban maka bisa lapor. 

"Tapi pemerintah gak mikir kayak gitu, ribut dengan dicabut dan tidak dicabut (izin ponpes). Padahal yang paling subtansial adalah langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah packa tertangkapnya MSAT," katanya. 

Sementara itu pihak Kanwil Kemenag Jatim masih enggan menanggapi pembatalan pencabutan izin operasional Ponpes Shiddiqiyyah. Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jatim, Mohammad As'adul hanya meminta wartawan bersabar untuk pernyataan resmi dari Kanwil Kemenag Jatim.

"Mohon bersabar, nanti kami akan konferensi pers," ujar As'ad.