JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut ada beberapa hal yang akan memengaruhi partisipasi Presiden Vladimir Putin, dalam KTT G20 di Bali, Indonesia pada November mendatang.
Dalam keterangannya Hari Rabu, Kementerian Luar Negeri menyebut kondisi di dunia, serta situasi sanitasi dan epidemiologis Asia Tenggara, masuk dalam pertimbangan keikutsertaan Presiden Putin, hadir secara fisik atau online (red).
"Mengenai KTT G20 November, undangan resmi dari Presiden Indonesia Joko Widodo yang ditujukan kepada pemimpin Rusia telah diterima. Jakarta untuk sementara diberitahu tentang niat Presiden Vladimir Putin untuk ambil bagian," jelas Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, dikutip dari TASS 7 Juli.
"Format partisipasi dapat diklarifikasi tergantung pada perkembangan situasi di dunia dan dengan mempertimbangkan situasi sanitasi dan epidemiologis di Asia Tenggara," sambung pernyataan kementerian.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan memimpin delegasi Rusia pada pertemuan tatap muka para menteri luar negeri G20 di Pulau Bali, Indonesia, pada 7-8 Juli.
"Rusia menganggap G20 sebagai forum terkemuka untuk kerja sama ekonomi internasional dan sebagai mekanisme yang efektif untuk pemerintahan multilateral, atas dasar keputusan yang dipertimbangkan dengan baik harus dibuat untuk kepentingan seluruh dunia," bunyi pernyataan itu.
Lebih lanjut kementerian mengatakan, G20 diciptakan untuk melawan krisis keuangan dan ekonomi global, mempromosikan pencapaian inklusif dari pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi, dan sebagai tanggapan terhadap peran pertumbuhan pasar negara berkembang yang besar dalam ekonomi dunia.
BACA JUGA:
Menurut pernyataan itu, Moskow sangat menghargai kegiatan kepemimpinan Indonesia saat ini, ketidakberpihakan dalam kepemimpinan, dan fokus pada hasil praktis.
"Kami berbagi relevansi isu-isu prioritas yang dideklarasikan oleh Jakarta: kesehatan, ketahanan energi dan digitalisasi. Kami siap memberikan kontribusi yang signifikan untuk membuat kemajuan di semua bidang ini pada saat KTT Bali pada 15-16 November tahun ini. Tentu saja Indonesia menuju multilateralisme, pertimbangan kepentingan semua peserta dalam kelompok menetapkan vektor kerja yang tepat," pungkas kementerian.