Lili Pintauli Terbang ke Bali Saat Mau Disidang Etik, KPK: Sudah Terjadwal Sejak Awal Tahun

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penugasan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengisi Anti Corruption Working Group (ACWG) 2022 putaran kedua di Nusa Dua, Bali sudah terencana sejak awal tahun.

Hal ini disampaikan menanggapi sorotan akibat ditundanya sidang etik dugaan penerimaan tiket MotoGP Mandalika oleh Dewan Pengawas KPK. Penundaan terjadi karena Lili saat ini tengah berada di Bali.

"Agenda ini telah terjadwalkan sejak awal tahun, dimana Indonesia mulai memegang Presidensi G20 tahun 2022 yang tentu juga melibatkan berbagai stakeholder baik regional, nasional, maupun internasional," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Rabu, 6 Juli.

Ali menyebut tiga pimpinan KPK yaitu Ketua KPK Firli Bahuri bersama dua wakilnya, Alexander Marwata dan Lili Pintauli sedang berdinas untuk menjadi pembicara kunci dan narasumber di ajang internasional tersebut. Ketiganya bertugas sejak Senin, 4 Juli lalu.

KPK, sambung Ali, menyadari pemberantasan korupsi tak bisa dihadapi sendirian. Oleh karena itu, mereka tengah berkonsentrasi dalam acara ACWG yang diikuti delegasi dari 20 negara peserta G20.

"KPK menyadari urgensi pertemuan ini, mengingat korupsi sebagai salah satu permasalahan global yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara," tegasnya.

"Sebagai Chair ACWG dalam Presidensi G20 tahun 2022, menjadi kesempatan bagi KPK untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pemberantasan korupsi pada tataran nasional maupun global," sambung Ali.

Diberitakan sebelumnya, karena Lili berada di Bali untuk mengikuti gelaran ACWG, Dewan Pengawas KPK menunda sidang etik hingga Senin, 11 Juli mendatang.

Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), dari PT Pertamina (Persero).

Dalam menangani dugaan penerimaan tersebut, KPK telah mengumpulkan bahan dan keterangan dari pihak terkait termasuk perusahaan pelat merah itu. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati juga sudah diperiksa beberapa waktu lalu dan memberikan keterangan tambahan secara tertulis.

Tak hanya itu, Dewas KPK juga sudah meminta pihak terkait untuk membawa bukti pemesanan penginapan di Amber Lombok Beach Resort dan tiket MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red.