Termasuk Ade Yasin Terjerat Kasus Korupsi, Plt Bupati Bogor Minta Perangkat Daerah Jangan Ragu Jalankan Program
Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat/Via ANTARA

Bagikan:

BOGOR - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta kepada seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, agar tidak ragu menjalankan program yang sudah tertera dalam APBD 2022.
 
"Saya sudah instruksikan semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) agar jangan takut. Selama kita benar, menjalankan seluruh program sesuai aturan yang berlaku, tidak perlu takut. Jangan punya rasa trauma apapun," katanya di Bogor, Senin.
 
Jangan sampai program yang telah ditetapkan seolah berhenti karena perangkat daerah merasa takut dalam melangkah usai penetapan tersangka sejumlah pejabat Pemkab Bogor pada kasus suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Termasuk nama Ade Yasin yang menjabat sebagai Bupati Bogor.
 
Iwan menitikberatkan pada lima perangkat yang memiliki alokasi belanja cukup besar, tapi cenderung lamban dalam pelaksanaan maupun penggunaan anggarannya.
 
Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
 
"Lima dinas itu kan yang punya beberapa kegiatan pengadaan barang jasa dan cukup besar anggarannya. Alhamdulillah sudah sebagian besar dilelangkan. Yang saya khawatirkan kan mereka punya kegiatan tapi tidak mau dilelangkan karena takut atau was-was. Saya sudah tegaskan agar jangan takut," kata Iwan.
 
Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing perangkat daerah agar menolak diintervensi oleh siapapun, baik dalam pekerjaan, proses tender atau hal lainnya yang mengganggu kegiatan.
 
"Jangan mau diintervensi. Kalau kita sudah benar ya jangan takut. Insya Allah memasuki semester dua tahun 2022, kita sudah banyak kegiatan yang berjalan di lapangan. Saya juga akan tingkatkan pengawasannya selama pelaksanaan di lapangan," tuturnya.
 
Hingga mendekati akhir semester pertama, Pemkab Bogor mencatat baru merealisasi sekitar 40 persen dari target belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp7,776 triliun, pada APBD 2022.
 
Jumlah tersebut akumulasi dari belanja pegawai sekitar 28 persen. Sedangkan, serapan belanja modal, serta belanja barang dan jasa yang menjadi instrumen pembangunan, baru sekitar 12 persen.
 
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menerangkan bahwa rendahnya serapan anggaran pada APBD Kabupaten Bogor di pertengahan tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang belum dikerjakan.
 
Menurutnya, sumbangan terbesar dari rendahnya realisasi belanja, terdapat pada belanja infrastruktur. Proyek tersebut, ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Penduduk dan Pertanahan (DPKPP).
 
"Intinya yang (mengerjakan) infrastruktur, PUPR, DPKPP. Tapi lebih progres DPKPP karena bukan hanya infrastruktur, banyak program-program pengadaan lainnya," katanya.
 

 
Teuku menyebutkan, rendahnya realisasi belanja infrastruktur karena masih banyak paket kegiatan yang proses tendernya sedang berlangsung. Sedangkan, urusan tender menurutnya berkaitan dengan dinas-dinas selaku pengguna anggaran.