Melihat Jejak Bupati Bogor Ade Yasin yang Ikut Rakor Pemberantasan Korupsi KPK Sebelum Terjaring OTT
Bupati Bogor Ade Yasin (Humas Pemkab Bogor)

Bagikan:

JAKARTA - Bupati Bogor, Ade Yasin kena OTT KPK. Satu bulan sebelumnya, tepatnya 10 Maret, Bupati Ade Yasin padahal masih ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama dengan Kepala Daerah se-Jawa Barat Tahun 2022.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kala itu bilang kalau dia ingin mengajak seluruh Kepala Daerah di Jawa Barat berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Para kepala daerah harus berikhtiar menutupi lubang-lubang potensi terjadinya praktik tindak pidana korupsi.

Salah satu caranya dengan memonitor indeks-indeks capaian, termasuk Monitoring Center for Prevention (MCP) ini. Melalui MCP ini apakah setiap pimpinan daerah secara teori, secara struktur sudah siap atau tidak terkait pemberantasan korupsi, itu yang dinilai oleh KPK.

“Untuk Jawa Barat dengan kebijakan yang berpihak Alhamdulilah salah satu yang terbaik di Indonesia dengan skor tertinggi dengan nilai 91,25. Bahkan informasi hari ini berdasarkan laporan inspektorat skor kita sudah naik menjadi 94,55, untuk itu saya ajak seluruh Kepala Daerah se-Jabar untuk sama-sama meningkatkan MCP di wilayahnya masing-masing,” tegas Gubernur Jabar.

Dalam acara itu, hadir juga Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Di depan Ade Yasin, Nawawi menjelaskan, enam tugas pokok dan fungsi KPK yakni salah satunya adalah tugas untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ini disebut dengan tugas pencegahan.

“Tindakan pencegahan tindak pidana korupsi adalah hal yang sangat penting untuk meminimalisir terjadinya praktik tindakan korupsi,” tutupnya.

Sedikit mundur ke belakang, Februari 2022, Ade Yasin menyebutkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus melaksanakan upaya pencegahan korupsi salah satunya dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman jajarannya mengenai Monitoring Center for Prevention (MCP).

MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

Ade Yasin menjelaskan, ini adalah upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Meski Kabupaten Bogor berkali-kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak lantas membuat kita selalu merasa baik-baik saja, kita tetap berupaya untuk selalu menjadi lebih baik ke depan.

Namun, hanya beberapa hari menjelang Lebaran, Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap KPK dalam operasi senyap OTT. Hasil pemeriksaan akan menentukan apakah Ade Yasin bakal melewati hari raya Lebaran dari balik jeruji besi atau diperbolehkan keluar.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 27 April menjelaskan tim penyelidik saat ini masih terus memeriksa Ade Yasin. Sebagai informasi, bukan hanya Ade Yasin saja yang ditangkap KPK.

Ada sejumlah pihak-pihak lain yang juga ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK itu. Termasuk beberapa pihak dari BPK perwakilan Jawa Barat. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap. Apakah perkara ini naik ke tingkat penyidikan atau tidak. Jika naik, pasti akan ada tersangka dalam kasus ini.