Relawan Jokowi Jadi Komisaris BUMN, INDEF: Titipan dan Politik Balas Budi Memang Ada

JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan, setelah tiga orang yang pernah menjadi relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diangkat menjadi komisaris perusahaan pelat merah. Posisi komisaris BUMN sering kali dianggap sebagai motif balas budi.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, orang titipan dan politik balas budi memang ada. Pasalnya, pemilihan direksi dan komisaris BUMN merupakan hak prerogatif dari Menteri BUMN Erick Thohir.

"Faktanya pasti ada (titipan). Karena memang ada unsur seperti itu (politik balas budi), ada yang masuk ke dalam BUMN," katanya, saat dihubungi VOI, di Jakarta, Rabu, 28 Oktober.

Sebenarnya, mengenai komisaris BUMN yang merupakan titipan juga pernah diungkap oleh Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Ia mengatakan, sekitar 6.000-an lebih orang yang duduk sebagai komisaris maupun direksi di seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah orang-orang titipan.

Tauhid mengatakan, sebenarnya tidak masalah jika orang-orang titipan tersebut ditunjuk untuk menjadi petinggi di perusahaan pelat merah, asalkan memiliki latar belakang yang sesuai dengan perusahaan yang ditempatkan.

Misalnya, kata Tauhid, salah satu relawan Jokowi akan ditempatkan di BUMN perbankan. Maka dia harus memiliki kapasitas dan pengetahuan di bidang ekonomi keuangan perbankan.

"Menurut saya iya (tidak masalah). Tapi kalau background-nya tidak ada hubungan dengan perusahaannya lebih baik tidak udah dipaksakan. Nanti malah akan membuat sulit BUMN ini. Karena BUMN sebuah badan usaha yang tujuannya ingin membuat perkonomian lebih baik dengan menghasilkan dividen," tuturnya.

Kendati begitu, Tauhid mengaku, lebih menyetujui jika direksi maupun komisaris BUMN berasal dari kalangan profesional. Sebab, akan jauh mempunyai daya dorong.

"Komisaris itu kan dia memberikan nasihat, memberikan masukan, kalau background-nya tidak mendukung, tidak lebih pintar dari direksi ya sulit juga kan komisaris. Bagaimana bisa mengawasi, memberi masukan, kalau kapasitasnya juah di bawah," jelasnya.

Baru-baru ini hanya dalam rentang waktu sebulan, tiga orang yang pernah menjadi relawan Jokowi, ditunjuk menjadi komisaris perusahaan pelat merah, yakni Eko Sulistyo, Dyah Kartika Rini, dan Ulin Yusron.

Tiga nama tersebut menambah panjang daftar mantan relawan Jokowi yang masuk dalam lingkaran BUMN. Sebelumnya nama-nama seperti Fadjroel Rachman, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Triawan Munaf hingga Yenny Wahid telah lebih dulu masuk ke dalam BUMN.

Direksi dan Komisaris Dipilih Secara Profesional

Terkait direksi dan komisari BUMN merupakan orang titipan pernah dibantah oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Arya mengatakan, jabatan komisaris ataupun direksi dipilih secara profesional.

Arya juga menyebutkan bahwa pernyataan Adian keliru. Pasalnya, posisi strategis sebagai komisaris ataupun direksi tidak bisa diisi sembarang orang, alias harus punya rekam jejak yang jelas dan punya pengalaman di industri yang bersangkutan.

Menurut Arya, BUMN menggunakan sistem talent pool untuk menyeleksi calon yang tepat menjadi direktur di BUMN. Talent pool ini dikelola oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Alex Denni.

"Di sini ada yang namanya talent pool BUMN, makanya jangan heran antar BUMN sering ganti, jadi di sana, kemudian dipindah ke sini, karena memang satu talent pool ini akan dilihat oleh timnya, dari situ dilihat mana yang dikira cocok untuk posisi ini. Nanti dia kan seleksi," ujar Arya, dalam diskusi virtual, Selasa, 17 Juni.

Kemudian, lanjut Arya, setelah lolos seleksi tahap talent pool BUMN, kandidat harus melewati tahap selanjutnya seleksi berdasarkan portofolio oleh wakil meteri BUMN.

"Seleksi dilanjutkan di masing-masing wakil menteri berdasarkan portofolio, wamen kita memiliki portofolio. Mereka yang seleksi, nanti menteri lihat, apakah perusahaan tersebut strategis atau tidak," jelasnya.

Jika perusahaannya strategis, kata Arya, maka nama tersebut juga akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). BUMN strategis yang dimaksud, yakni PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, dan beberapa bank.

"Kalau strategis itu sampai level top sampai ke presiden. Aturan ini sudah sejak lama, sejak jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," ucapnya.

Senada, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemilihan direksi dan komisaris sejumlah perusahaan pelat merah juga mengikuti beberapa proses yang berlaku, sehingga menurutnya, transparansi pasti terjamin.

"Ini yang menarik, pemilihan direksi dan komisaris itu kita ada proses. Satu, ada proses assesment yang harus diikuti. Contoh direksi dan komisaris harus berakhlak. Tapi di sini kami juga masukkan direksi dan komisaris harus mengerti digital leadership, global business safety, customer focus, dan building strategic partnership," tuturnya pada Kamis, 18 Juni 2020 lalu

Selain itu, Erick mengatakan, calon direksi dan komisaris juga harus menjunjung tinggi prinsip good corporate governance. Tak hanya itu, pemegang jabatan di perusahaan BUMN juga harus memiliki hubungan yang baik dengan lembaga terkait selain menyajikan kebutuhan pasar saat ini.

"Jadi selain memang dites dan mengikuti prosedur sebelumnya. Kami juga tambahkan dengan prosedur yang baru, karena good corporate governance itu penting. Kan tidak mungkin BUMN Karya tidak punya hubungan dengan Pak Basuki di PUPR, enggak mungkin. Nah ini yang kami coba pastikan," ucapnya.